Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai, jika ada keterlibatan anggota DPRD dalam kepemilikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), dikhawatirkan konflik kepentingan menguat.
“Kalau dikuasai anggota DPRD, malah dikhawatirkan terjadi conflict of interest, karena mereka itu adalah pejabat negara di daerah,” jelas Iwan kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Apalagi, kata dia, tujuan utama MBG adalah untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ia menyebut kalau hal semacam ini terjadi, maka perputaran ekonomi di masyarakat akan turut berdampak.
“Menurut saya, pengelolaan MBG harus dikembalikan pada salah satu tujuan awalnya, yakni untuk menumbuhkan ekonomi dari bawah melalui pemberdayaan UMKM dan pengusaha lokal,” ungkapnya.
Sebelumnya, santer terdengar kabar soal keterlibatan anggota DPRD di sejumlah daerah dalam kepemilikan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur makan bergizi gratis (MBG). Meski tak ada aturan yang melarang, tapi tetap tidak etis ada pengawas yang merangkap jadi eksekutor program.
Secara terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyampaikan pandangannya soal isu keterlibatan legislator daerah di dapur MBG. Dadan bilang, kerja sama pada pemilik dapur MBG terbuka untuk semua pihak.
Artinya, siapa pun dapat menjadi mitra pemerintah dalam program tersebut. “(Mitra dapur MBG) terbuka untuk semua pihak,” kata Dadan saat dikonfirmasi pada Minggu (14/9/2025).
Asal tahu saja, MBG adalah salah satu program andalan Presiden RI Prabowo Subianto. Hingga kini disebut sudah sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat. Jumlah ini diklaim bertambah pesat dalam hitungan hari, sebelumnya masih di kisaran 21 juta orang.
“Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN sudah 23 juta, MBG sudah 23 juta penerima manfaat termasuk ibu-ibu yang sedang hamil,” kata Prabowo di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).
Prabowo juga bilang, dapur MBG yang sudah beroperasi jumlahnya juga bertambah, sekitar 6.610. Setiap dapur, kata dia, memiliki 50 orang yang bekerja. Prabowo memastikan jumlah ini akan terus bertambah hingga mampu menyasar 82,9 juta penerima pada akhir Desember 2025.
Dia juga menyampaikan MBG hadir di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten. Rencananya, tahun ini pemerintah sudah menganggarkan Rp171 triliun untuk dialirkan ke desa. “Tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun. Rp330 triliun itu masuk ke semua desa. Ini program yang dilirik semua dunia,” jelasnya.