Biayai Perusahaan yang Diduga Perusak Hutan, Reputasi BSI Bakal Babak Belur

BSI Tower. (Foto: Dok BSI)

Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Yeta Purnama sangat menyayangkan Bank Syariah Indonesia (BSI), bank pelat merah berbasis syariah yang asetnya terbesar, kini tersandera isu pembiayaan ke perusahaan yang dituding perusak hutan.

“Saya melihatnya, kalau bank tetap membiayai perusahaan bermasalah lingkungan, maka akan menghadapi risiko finansial, reputasi, dan hukum, sementara masyarakat dan lingkungan sekitar menanggung kerusakan ekosistem dan sosial yang bukan dari kesalahan mereka,” papar Yeta di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

Yeta menerangkan, dampak dari kebijakan BSI itu, bersifat ua arah. Yakni, jangka pendek yang akan berefek langsung kepada masyarakat dan lingkungan.

Sedangkan dampak jangka Panjang, bank tersebut akan kesulitan untuk beralih ke pembiayaan berkelanjutan karena sudah terikat portofolio dengan perusahaan bermasalah.

“Konsekuensinya, mereka (BSI) bisa tertinggal dalam tren global menuju green finance (keuangan hijau), yang kini makin menjadi standar industri,” pungkasnya.

Sekretaris Perusahaan (Sekper) BSI, Wisnu Sunandar buru-buru membantah adanya kucuran kredit BSI terhadap PT THL. Terbangunnya relasi itu, karena syarat BSI sebagai bank syariah untuk beroperasi di Aceh.

“Sejauh ini, nama yang dimaksud tidak terdapat dalam nasabah pembiayaan dan bahwa tercantum sebagai transaksi pihak berelasi adalah seiring penerapan qanun keuangan syariah maka BSI sebagai bank syariah melayani transaksi dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh,” papar Wisnu kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Wisnu menegaskan, BSI tunduk kepada ketentuan perbankan dan menjunjung tinggi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan syariah di mana di dalamnya terdapat ketentuan menjaga lingkungan. “BSI juga mengimplementasikan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) di dalam bisnis dan operational bank,” tegas dia.

Orang Dekat Prabowo di Balik PT THL

Terungkapnya relasi bisnis BSI dengan perusahaan yang diduga perusak hutan, merujuk kepada  laporan keuangan BSI tahun 2024, tepatnya di halaman 262.

Di situ tertuliskan PT Tusam Hutani Lestari (THL) sebagai alah satu dari sekian banyak perusahaan yang menjadi relasi bisnis BSI. Tak salah jika relasi bisnis keduanya juga menyangkut pembiayaan operasi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT THL.

Masalahnya, PT THL ini diduga kuat terafiliasi dengan Presiden Prabowo Subianto. “Iya betul, ada riset kita saat Pilpres 2024 lalu,” kata Juru Kampanye Jatam, Alfarhat Kasman kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sejatinya, masalah ini juga sempat ditanyakan Jokowi kepada Prabowo dalam acara debat calon presiden (capres) pada 18 Februari 2019. Kala itu, Jokowi mempertanyakan kepemilikan HTI (Hutan Tanaman Industri) Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah.  

Nah, pernyataan Jokowi yang terakhir itu, kemungkinan menyasar PT THL. Kepemilikan Prabowo atas PT THL, semakin sulit dibantah karena sejumlah kawan dekatnya menjabat posisi penting di perusahaan itu.

Dikutip dari id.wikipedia.org, Hadi Prasetyo yang kini menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg),  Hadi Prasetyo menjabat Dirut PT THL periode 2016-2020. 

Selanjutnya dia digantikan Eddy Prabowo eks Menteri Perikanan dan Kelautan yang juga karib Prabowo.

Dengan konsesi seluas 97.300 hektare, operasional PT THL tersebar di empat kabupaten yang selama ini menjadi daerah sumber air utama di Aceh. Yakni, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen dan Aceh Utara.

Ironisnya, tiga dari daerah tersebut, merupakan wilayah yang paling parah terdampak banjir bandang sejak akhir November 2025.

Masyarakat pun mempertanyakan kondisi tutupan hutan di sana, terutama setelah beredarnya peta yang menunjukkan bahwa area konsesi PT THL berada di zona yang rawan mengalami kerusakan ekologis.

Topik