Bos Bea Cukai Buka Suara Soal Temuan Beras Ilegal 250 Ton di Sabang

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama meninjau PT Mattel Indonesia II. (Dok. Bea Cukai)

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Djaka Budhi Utama buka suara terkait temuan beras impor ilegal asal Thailand dan Vietnam, sebanyak 250 ton, Beras itu masuk lewat pelabuhan di Sabang, Aceh.

Djaka mengatakan, pemerintah tegas tak akan mengizinkan impor beras masuk ke Indonesia, secara ilegal. Dia pun menyebut barang ilegal yang masuk ke Indonesia akan langsung disegel.

“Impor beras ilegal yang pasti kita nggak mengizinkan. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel,” ujar Djaka kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (25/11/2025).

Djaka mengaku, impor tersebut mendapatkan izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. Namun, perizinan itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau beras itu kan dari BPKS Sabang-nya itu mengizinkan. Kita menjaga di ujungnya jangan sampai itu merembes ke masyarakat. Ketika dari pusat tidak mengizinkan, ya kita segel sekarang. Kemarin itu disegel sama polisi,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan adanya beras impor ilegal sebanyak 250 ton masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh. Menurutnya, kejadian ini dinilai tidak sejalan dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kabar bahwa ada beras masuk, ilegal. Tanpa izin, tanpa seizin dengan pusat, tidak sejalan dengan perintah Bapak Presiden,” kata Amran dalam konferensi pers di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).

Amran menjelaskan, laporan mengenai masuknya beras tersebut ia terima dan langsung menggelar rapat.

“Kami terima laporan tadi sekitar jam dua, bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Amran menuturkan pihaknya langsung berkoordinasi dengan aparat terkait. Dan menginstruksikan agar temuan tersebut disegel.

“Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya. Enggak boleh keluar,” ucapnya.

Amran menekankan, stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi sehingga impor tidak diperlukan.

Selain itu, ia juga meminta seluruh pihak patuh terhadap perintah Prabowo.

“Saat ini kita, beras kita, stok kita tertinggi. Tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Ini dengan berbagai dalihnya, berbagai teori-teori pembenaran,” jelasnya.

“Yang jelas, kalau sudah Panglima Tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak, ya seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia, harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” tutur Amran menambahkan.

Topik