Dari 1.046 BUMN Hanya 8 yang Sehat, Mensesneg Prasetyo: Bakal Dipangkas Jadi 400 Perusahaan

Gedung Kementerian BUMN di Jakarta. (Foto: Antara).

Pemerintah bakal melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap BUMN yang jumlah lebih dari 1.000 perusahaan. Bakal dipangkas habis hingga tersisa 200 hingga 400 perusahaan saja.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Perlemen di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Dia bilang, jumlah perusahaan pelat merah alias BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terlalu gemuk. Sehingga tidak efektif dalam mendorong aktivitas perekonomian di tanah air. Alhasil, pemerintah bakal menggabungkan atau merampingkan BUMN.

“Sekarang ada kurang lebih seribu BUMN kita yang sedang dalam proses untuk dirampingkan dan digabungkan. Harapan kita jumlahnya menjadi sekitar 400 bahkan bisa 200 perusahaan saja,” kata Mensesneg Prasetyo.

Langkah ini, menurut Mensesneg Prasetyo, sesuai dengan mandat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Yakni, menangani restrukturisasi dan memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah.

Ditegaskan, perampingan tersebut bukan hanya soal jumlah, tetapi juga untuk memastikan BUMN benar-benar bisa memberi kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Sejatinya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan usulan revisi UU BUMN kepada DPR. “Sebagaimana yang kita ketahui, RUU tersebut telah disampaikan presiden kepada ketua DPR dan di dalam surat tersebut presiden menugaskan pertama Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri PANRB untuk mewakili presiden di dalam pembahasan RUU tersebut dengan DPR,” kata Mensesneg Prasetyo.

Sebelumnya, Chief Operation Officer (CO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, saat ini, terdapat 1.046 BUMN, termasuk anak hingga cucu usaha. Namun, sebanyak 97 persen dari total dividen BUMN yang jumlahnya 1.046 itu. disumbang dari 8 perusahaan saja.

Masalah pelik lainnya, sebanyak 52 persen BUMN itu, dalam kondisi rugi dengan total kerugian lebih kurang Rp50 triliun tiap tahun. “Ini PR yang kita lakukan, kita lakukan reviews,” kata Dony.

Topik