Zulhas Pastikan Siap Penuhi Segala Kebutuhan Pangan untuk Aceh

Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zilhas) saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPW PAN Aceh dan DPD PAN se-Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (13/6/2026). (Foto: Antara/Rahmat Fajri)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan kesiapannya untuk memenuhi segala kebutuhan Aceh demi menjaga ketahanan pangan. Dukungan tersebut mencakup berbagai program, mulai dari pembukaan sawah baru hingga penyediaan sarana pengairan (irigasi).

“Gabah, pupuk, irigasi, cetak sawah baru, berapa pun permintaan Aceh kita layani,” kata Zulhas usai melantik pengurus DPW PAN Aceh di Banda Aceh, Sabtu (13/6/2026).

Dirinya menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini sangat berpihak kepada rakyat kecil. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki kondisi pasar, khususnya di sektor pangan.

Komitmen Prabowo untuk Mandiri Pangan

Selain itu, Zulhas menjelaskan bahwa selama 29 tahun terakhir, Indonesia seolah terjebak dalam prinsip pasar bebas di sektor pangan. Dalam prinsip lama tersebut, negara dianggap tidak harus mandiri pangan (swasembada). Aturannya sederhana: jika punya uang dan stok beras kurang, negara tinggal membeli dari luar negeri (impor).

Namun, menurut Zulhas, Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia wajib swasembada. Bagi pemerintah saat ini, kemandirian pangan merupakan bentuk kedaulatan, dan kedaulatan adalah sebuah kehormatan bangsa.

“Pangan bukan hanya sekadar beras untuk makan. Tapi pangan menyangkut nasib 100 juta rakyat Indonesia. Di sana ada petani, nelayan, dan ada peternak,” ujarnya.

Menata Ulang Pasar yang Dikuasai Raksasa Asing

Zulhas menegaskan, berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, sektor pertanian serta peternakan seharusnya menjadi ladang usaha rakyat, bukan ladang bisnis para pengusaha besar (konglomerat). Ia mencontohkan, dulu masyarakat hanya mengenal ayam kampung, bukan ayam negeri (broiler) seperti sekarang.

Di era pasar bebas saat ini, lanjut dia, ayam broiler masuk dan bisnisnya dikendalikan oleh hanya dua perusahaan besar asal Thailand dan Malaysia. Kondisi serupa terjadi pada tahu-tempe yang dikuasai satu perusahaan, hingga produk roti dan mi yang hanya dikendalikan oleh satu-dua perusahaan raksasa saja.

“Nah ini, kita ingin tata bersama Pak Prabowo. Alhamdulillah sebagai contoh, kita ingin swasembada beras. Kita berpihak kepada petani, harga gabah dinaikkan agar petani sejahtera. Alokasi subsidi lebih besar, diskon harga, dan pelayanan dipermudah. Dalam tempo satu tahun, petani Indonesia sudah luar biasa. Dan kita sudah tidak impor beras lagi,” katanya.

Stop Obral Izin Usaha Kekayaan Alam

Tidak hanya di sektor pertanian, Zulhas juga menyoroti pengelolaan seluruh kekayaan alam di era pasar bebas yang cenderung diserahkan kepada pemilik modal besar. Akibatnya, mereka bisa mengatur segalanya, termasuk di sektor pertambangan. Ditambah lagi, selama ini cukup banyak pihak yang dengan mudah mengobral izin usaha.

Dampaknya, lanjut dia, lingkungan menjadi rusak dan rakyat sekitar tetap miskin, sementara kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Negara justru hanya diberi jatah, bahkan terkadang dibohongi.

Seharusnya, menurut Zulhas, kekayaan alam seperti emas, perak, batu bara, dan nikel adalah milik negara yang wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Persoalan mendasar inilah yang kini ingin diluruskan kembali oleh pemerintah.

“Ini yang kita ingin perbaiki. Saudara, karena itulah kami setia dengan Pak Prabowo. Memang dalam perubahan yang sangat penting sekarang ini, tentu ada perlawanan dari mereka-mereka yang sudah nyaman dengan sistem lama. Tetapi kalau kita bisa melewati ini, Indonesia akan menjadi negara yang adil, setara, dan maju,” pungkas Menko Zulhas.