Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang membentuk dan melantik Komite Percepatan Reformasi Polri.
Paloh menilai keputusan tersebut telah dipertimbangkan matang oleh Presiden untuk memastikan institusi Polri bekerja sesuai dengan harapan masyarakat.
“Saya pikir itu sebuah kebijakan yang memang pasti telah dipikirkan terlebih dahulu oleh Presiden ya, untuk bagaimana sesuai dengan harapan,” kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
Menurut Paloh, pembentukan komite tersebut dapat memperkuat dan memajukan kinerja Polri di masa mendatang.
“Agar ada kemajuan yang lebih baik dalam memperkuat institusi Polri itu sendiri saya pikir,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik 10 anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/11/2025). Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 yang menyoroti kinerja kepolisian.
Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai ketua sekaligus anggota komisi tersebut. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Usai pembacaan Keppres, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah jabatan para anggota komisi.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya melanjutkan.
Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan anggota yang dilantik dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo.
Berikut 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilantik:
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menko Polhukam periode 2019–2024 Mahfud MD
Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie
Kapolri 2019–2021 Idham Aziz
Kapolri 2015–2016 Badrodin Haiti
Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Ahmad Dofiri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo