Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai tindakan aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) harus dievaluasi.
Menurutnya, tindakan tersebut menimbulkan korban dan mengancam hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak sipil, politik, bahkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Rencana pembangunan PSN tersebut dinilai mengancam mata pencaharian dan hak mereka atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
“Mereka datang dan tinggal berhari-hari untuk melaksanakan hak-hak konstitusional mereka dan mempertahankan ruang hidup mereka. Respons negara, baik polisi dan Gubernur, justru berlebihan dan terkesan memaksakan Proyek Strategis Nasional,” kata Usman dalam keterangan tertulis, diterima di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Menurut Usman, tindakan ini diklaim sebagai pengabaian hak warga negara dalam menyampaikan pendapatnya. Aparat keamanan diketahui memulangkan demonstrans secara paksa serta menangkap 18 orang yang terdiri dari masyarakat, advokat, mahasiswa hingga pendamping masyarakat.
“Ada pengabaian terang-terangan terhadap hak dan kebebasan sipil. Kekhawatiran warga Nagari Air Bangis tentang dampak proyek itu terhadap keberlangsungan hidup mereka sah dan harus didengar oleh negara, bukan malah direpresi. Tanpa persetujuan mereka, proyek itu tidak boleh dipaksakan,” jelas Usman.
Selain itu, diketahui sejumlah jurnalis yang meliput di Masjid Sumbar pada Sabtu (5/8/2023) lalu juga mendapat tindak kekerasan, intimidasi hingga penghalangan kerja oleh pihak kepolisian. Usman menyebut tindakan represif ini perlu diusut secara tuntas melalui penyelidikan yang menyeluruh.
“Ini adalah serangan terhadap kebebasan pers dan menghalang-halangi hak masyarakat luas untuk mengakses informasi yang akurat. Maka tindakan represif atas warga dan jurnalis ini harus diusut melalui penyelidikan yang menyeluruh dan independen,” ujar Usman.
Usman juga menuntut pemerintah untuk dapat mengevaluasi kembali PSN sebab proyek ini tampak lebih banyak melahirkan dampak negatif dibanding dengan manfaat untuk masyarakat sekitar.
“Negara juga harus mengevaluasi rencana proyek strategis nasional ini, karena studi sebelumnya dari organisasi-organisasi sipil seperti dari LBH Padang dan Walhi, menunjukkan proyek tersebut jelas berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, dan juga berpotensi menimbulkan konflik baru di Sumatera Barat, seperti mengancam hak atas tanah, ruang kelola rakyat dan kebudayaan masyarakat serta penghidupan yang layak,” jelas Usman.
Dengan evaluasi tersebut, tambah Usman, pemerintah diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama pada PSN sebelumnya yang justru membawa banyak mudaratnya. “Jangan sampai negara mengulangi kesalahan proyek-proyek strategis nasional sebelumnya, yang mematikan lahan penghidupan masyarakat dan merusak lingkungan. Salah satu kesalahan itu pernah menimpa warga Desa Wadas terkait proyek Bendungan Bener dan pertambangan di Desa Wadas, Jawa Tengah,” pungkas Usman.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)