Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Panjaitan sesumbar mudah menelusuri pelaku penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel ke China. Kini, sebulan lebih kasusnya tak ada kabar baik. Buktikan dong.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman menyampaikan, Menko Luhut perlu membuktikan komitmen untuk membongkar penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel (ore) ke China yang merugikan negara Rp14,5 triliun, sesuai temuan KPK.
Apalagi, menko kesayangan Presiden Jokowi ini, pernah bilang mudah untuk mengusutnya sampai tuntas. “Kalau saya enggak salah, kasus ini terungkap ke publik sekitar 12 Juni 2023. Ya sudah masuk bulan kedua sekarang ini. Jangankan terang benderang, titik terang saja masih belum ada,” kata Yusri, Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Namun, Yusri sepakat dengan Menko Luhut bahwa mudah untuk menelusuri siapa pelaku dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel ke China.
“Periksa data di Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP). Cocokan data Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) setiap tambang dan rekomendasi ekspor dari Ditjen Minerba (Kementerian ESDM) ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri (Kemendag). Berapa volume bijih nikel yang masuk smelter, berapa kapasitas smelter, berapa proyeksi nikel iron pig (NIP) atau Feronikel. Apakah sesuai dengan pasokan bijih nikel ke smelter. Kemudian cek data Bea Cukai, cek GACC (General Administration China Custom). Dengan begitu akan terungkap kegiatan ilegalnya,” terang Yusri.
Meski mudah, menurut Yusri, bukan berarti tidak sulit untuk menangkap seluruh pelakunya. Karena, ini kasus besar yang diduga kuat melibatkan mafia tambang. Tentu saja, para mafia tambang itu punya beking kuat di ranah kekuasaan. “Karena untuk mengangkut sejumlah 5,3 juta wet metric ton bijih nikel itu butuh 250 ribu dump truk, mondar mandir dari tambang ke smelter. Angka 5,3 juta ton bijih nikel itu, di luar kebutuhan smelter loh. Masa begitu banyak, lalu-lalang dump truk, tidak terpantau aparat? Ini jelas sangat tidak masuk akal,” kata Yusri.
Sebelumnya, Menko Luhut sangat yakin akan mudah mengusut tuntas kasus ini. Dengan adanya digitalisasi, berbagai data dan informasi mengenai produksi serta pengiriman barang (ekspor), mudah dilacak.
“Jadi memang tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa penerimanya. Atau siapa pengirimnya, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Semuanya bisa kita trace. Dengan digitalisasi, semuanya jadi mudah. Karena, tidak ada yang tidak bisa ditrace,” kata Menko Luhut di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Menko Luhut menjelaskan, sistem digitalisasi sangat membantu aparat penegakan hukum mengungkap kasus korupsi. Termasuk penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel yang merugikan negara Rp14,5 triliun. Apalagi, Ketua KPK, Firli Bahuri turun tangan melakukan pengecekan ke China, guna membongkar kasus ini. “Lha wong gampang itu karena kita sudah punya ekosistemnya. Tunggu tanggal mainnya,” kata Menko Luhut.
Ke depan, kata mantan Danjen Kopassus itu, mengatakan, sudah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Laut. Tujuannya untuk mencegah terulangnya penyelundupan serupa. Biasanya, penyelundupan terjadi lewat pelabuhan-pelabuhan kecil. “Satgas Laut sudah kita buat untuk tadi penyelundupan,” beber Menko Luhut.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)