Inilah Bukti Investor Ogah Injak Kaki di IKN, Meski Dijanjikan Tax Holiday dan Super Tax Deduction

Penampakan emak-emak yang berwisata di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim). (Foto : Instagram@ikn_id)

Tiga tahun lalu, Presiden Jokowi menawarkan banyak insentif pajak kepada investor agar kepincut menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Kini, apa kabarnya?

Kalau pengusaha atau investor, tentunya akan menghitung menggunakan kalkulasi bisnisnya. Jadi, jangan harap mudah tergiur dengan janji bonus pajak seperti tax holiday maupun super tax deduction.

Namun, bagaimana kelanjutan bisnisnya di IKN, apakah bisa jangka panjang sehingga bisa menghasilkan cuan, jangan-jangan malah jadi proyek mangkrak yang membebani keuangan perusahaan.

Ternyata, betul. Tak banyak investor—bahasa halus dari tak ada, yang tertarik membangun bisnisnya di IKN. Data dari Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun Anggaran 2025 (audited), memaparkan, tak satu pun pemilik modal yang mengajukan fasilitas tax holiday untuk investasi di IKN.

Padahal, bonus pajak yang ditawarkan pemerintahan Jokowi, tak main-main. Setiap investor di IKN dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Toh, mereka bergeming. Tertarik pun tidak, apalagi melirik. Jadi perlu dipertanyakan klaim banyak investor masuk ke IKN.

Bisa jadi karena IKN pada saat ini, secara ekonomi memang belum menarik, karena penduduknya masih sedikit yang identik dengan rendahnya konsumsi. 

Menurut laporan tersebut, jumlah permohonan fasilitas tax holiday untuk penanaman modal di IKN, dan daerah mitra mengalami penurunan. Pada 2024, jumlahnya 7 permohonan. Tahun berikutnya nol besar.

Tak hanya tax holiday, sejumlah insentif perpajakan disiapkan khusus untuk investor IKN pun, tak ada yang tertarik. Sejauh ini, DJP mencatat tidak ada permohonan tax holiday untuk Financial Center (FC) IKN, tax holiday Headquarters (HQ) IKN, Super Tax Deduction Vokasi IKN, Super Tax Deduction Litbang IKN, maupun Super Tax Deduction Sumbangan IKN, sepanjang 2024 hingga 2025.

Artinya, total permohonan fasilitas perpajakan IKN sepanjang 2025, tercatat nol. Sedangkan pada 2024, seperti disebutkan tadi. Hanya 7 permohonan. Data tersebut diintip melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Jualan IKN tak Laku di Singapura

Saat berpidato di Ecosperity Week 2023 di Singapura, Rabu (7/6/2023), Jokowi memastikan adanya insentif pajak yang menarik bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Insentif yang disiapkan Jokowi itu, cukup beragam. Mulai dari tax holiday, super tax deduction, hingga bea impor. Harapannya, para investor, akademisi hingga pemerintah Singapura, berpartisipasi dalam pembangunan IKN yang investasinya mencapai Rp466 triliun.

“Ada pertanyaan lain tentang insentif. Itu mudah, mudah. Saya juga sebelumnya pebisnis, jadi jangan khawatir kami telah menyiapkan insentif fiskal, seperti tax holiday, non-collected PPN, super tax deduction, bea impor. Semua sudah kami lakukan,” kata Jokowi.

Dia menegaskan, pemerintah akan memfasilitasi investasi, khususnya yang berkaitan dengan energi hijau dan industri hijau. Jokowi menyebut Indonesia percaya kesuksesan ekonomi dan keberlanjutan harus dikerjakan bersama.

“Itu mengapa hal pertama yang kami bangun adalah pusat botanikal, pusat pembibitan dengan kapasitas 16 juta bibit per tahun di Rumpin dan 15 juta bibit per tahun di Mentawir,” kata dia.

Pemerintah Indonesia juga mempersilakan investor untuk memilih menanamkan modalnya di sektor manapun di IKN. Tawaran ini, menurut Jokowi, merupakan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi.

Asal tahu saja, IKN dibangun dengan konsep kota pintar masa depan, berbasis alam dengan 70 persen area merupakan area hijau.

Lahan yang digunakan dalam pembangunan IKN merupakan hutan produksi monokultur dengan satu jenis pohon, yaitu Pohon Eukaliptus yang ditebang setiap enam sampai tujuh tahun sekali.

OIKN Klaim 19 Investor

Beberapa waktu lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengeklaim 19 investor yang tertarik ke IKN sepanjang 1 Juli 2025 hingga 21 Juli 2026. Ke-19 investor atau proyek itu, diidentifikasi telah mencapai tahapan mengikat.

Mulai dari Perjanjian Kerja Sama (PKS), perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP), akta notarial, hingga penetapan pemenang tender.

Jumlah tersebut terdiri atas 17 pelaku investasi langsung dan dua pemenang tender proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Angka 19 bukan jumlah keseluruhan investor IKN.

Per 15 Juli 2026, menurut catatan OIKN, secara kumulatif terdapat 67 pelaku usaha telah meneken PKS. Anehnya, lembaga yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu, enggan membuka daftar nama, tanggal perjanjian, serta nilai proyek dari masing-masing investor.

Daftar tersebut menggunakan batas tanggal transaksi, atau penetapan, bukan tanggal publikasi perkembangan proyek. Karena itu, proyek lama seperti Pakuwon Nusantara, Mayapada Hospital, Hermina, Bluebird, Abdi Waluyo, dan Gunadarma tidak dihitung sebagai investasi baru setahun terakhir. Meski hingga saat ini masih dibangun, atau telah beroperasi.

Perusahaan yang baru menyampaikan Letter of Intent, menandatangani NDA, melakukan kunjungan, atau menyusun studi kelayakan juga tidak dimasukkan. Sebaliknya, proyek yang belum beroperasi tetap dicatat apabila telah memiliki PKS, ADP, akta notarial, atau keputusan pemenang tender.

Investor domestik masih mendominasi daftar. Namun, modal asing turut hadir melalui perusahaan patungan Indonesia-Singapura NSSE, Ayedh Dejem Group asal Uni Emirat Arab, Star Bright asal Tiongkok, serta Dian Jaya yang terafiliasi dengan Dian Development asal Korea Selatan.