Jokowi Bela Mati-matian Whoosh di Tengah Utang Membengkak, Menkeu Purbaya Tegas Tolak APBN Dikorbankan!

Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi saat menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh sebelum diresmikan. (Foto: BPMI Setpres)

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh belakangan ini terus menjadi sorotan tajam publik, bukan karena kecepatan, melainkan karena besarnya beban utang dan pembengkakan biaya (cost overrun) yang harus ditanggung. Alih-alih meredam isu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru tampil membela mati-matian proyek mercusuarnya, sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berdiri tegak menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang yang terkesan disengaja.

Dite‪mui wartawan di kawasan Kottabarat, Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa pembangunan proyek mahal ini didasari oleh alasan krusial: mengatasi kemacetan parah di Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung. Presiden ke-7 RI ini menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan di area tersebut sudah menembus angka fantastis, diperkirakan di atas Rp100 triliun per tahun.

“Ini, jadi kita harus tahu masalahnya dulu, ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah… Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” kata Jokowi, mencoba mengalihkan fokus dari masalah utang ke ‘manfaat sosial’.

Menurutnya, Whoosh –bersama MRT dan LRT– adalah solusi transportasi massal yang harus dilihat dari sudut pandang keuntungan sosial (social return on investment), seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas, bukan sekadar laba. Jokowi bahkan menyamakan subsidi yang diberikan sebagai bentuk ‘investasi’, bukan kerugian.

Laba ke Korporasi, Rugi ke Rakyat: Menkeu Purbaya Bertindak Tegas

Namun, pembelaan Jokowi ini tampak kontras dengan realitas pembengkakan biaya proyek KCJB hampir Rp7 triliun, yang harus ditutup dengan pinjaman dari China Development Bank (CDB). Di sinilah ketegasan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa muncul sebagai benteng terakhir penjaga keuangan negara.

Purbaya secara konsisten dan keras menolak usulan penggunaan APBN untuk membayar utang proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Ia mengingatkan bahwa KCIC berada di bawah kendali Danantara, holding BUMN investasi.

“Kan KCIC di bawah Danantara, kan. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi,” tegas Purbaya secara daring dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Menkeu Purbaya menuding skema yang terjadi saat ini tidak adil dan hanya menguntungkan korporasi BUMN, sementara risiko kerugian ditimpakan kepada rakyat melalui APBN.

“Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” ujarnya lugas.

Pernyataan Menkeu ini menjadi tamparan keras bagi manajemen proyek yang terkesan ‘cuci tangan’ atas utang yang muncul akibat salah kelola dan perencanaan yang dinilai terlalu optimistis di era sebelumnya.

Kini, meskipun Jokowi berusaha menenangkan publik dengan memprediksi Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) Whoosh akan positif setelah enam tahun beroperasi, sikap Purbaya telah mengirimkan pesan jelas: APBN adalah uang rakyat, bukan dana talangan bagi proyek yang salah hitung.

Langkah Purbaya ini dinilai positif sebagai upaya penyelamatan fiskal di tengah desakan untuk menutup kerugian proyek yang terlanjur dibangun.

Topik