Jual Beli Rute Mikrotrans, Anggota DPRD DKI Ngaku Ditawari Rp4 Miliar

Angkot Mikrotrans JakLingko. (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan)

DPRD DKI Jakarta mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pembukaan trayek baru Mikrotrans. Dugaan itu mencuat setelah adanya pengakuan terkait tawaran uang dalam jumlah besar untuk meloloskan rute tertentu.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hengky Wijaya, menyebut dirinya pernah ditawari uang hingga Rp4 miliar terkait pembukaan trayek Mikrotrans. Ia menegaskan, praktik semacam itu harus diusut tuntas karena berpotensi merusak tata kelola transportasi publik.

“Saya pernah ditawari Rp4 miliar untuk membuka trayek. Ini harus diusut,” kata Hengky, Rabu (29/7/2026).

Menurut Hengky, dugaan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran subsidi transportasi publik. Jika proses penentuan trayek tidak transparan, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Selain menyoroti dugaan penyimpangan, DPRD juga menyinggung persoalan skema subsidi Mikrotrans yang saat ini menggunakan pola buy the service. Dalam skema tersebut, operator dibayar berdasarkan jarak tempuh armada.

Hengky menilai, pola itu membuat operator lebih fokus mengejar target kilometer perjalanan ketimbang kualitas pelayanan kepada penumpang. Akibatnya, sejumlah armada tetap beroperasi meski minim penumpang.

“Yang dikejar kilometer, bukan pelayanan,” ujarnya.

DPRD DKI Jakarta juga menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait perilaku pengemudi yang dinilai mengabaikan calon penumpang demi memenuhi target operasional harian.

Karena itu, Hengky mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk mengevaluasi secara menyeluruh skema subsidi Mikrotrans, termasuk mekanisme penentuan trayek.

Ia menekankan, evaluasi diperlukan agar layanan Mikrotrans lebih efektif, transparan, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga.

“Subsidi harus tepat sasaran dan layanan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

DPRD juga mendorong agar dugaan praktik culas dalam pembukaan trayek ditelusuri secara serius guna memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam pengelolaan transportasi publik di Ibu Kota.