Rabu, 3 Desember 2025 – 15:42 WIB
Foto udara dampak banjir bandang di Desa Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (2/12/2025). (Foto: Antara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Badai dahsyat yang menghantam sejumlah kawasan Sumatera Utara pekan lalu bukan sekadar fenomena cuaca ekstrem; ini adalah lonceng kematian yang diperkeras oleh kerusakan ekologis.
Ketika tim penyelamat masih berjibaku dengan lumpur untuk mengevakuasi lebih dari 700 korban jiwa, sorotan tajam kini tertuju pada dua “tersangka” utama di balik katastrofe ini: krisis iklim yang tak terelakkan dan salah urus hutan yang kronis.
Bagi warga lokal Tapanuli Tengah seperti Reliwati Siregar, bencana ini terasa personal. Hutan yang selama ini menjadi tameng hidupnya lenyap, berganti menjadi ancaman mematikan.
“Tangan-tangan jahil menebang pohon… mereka tidak peduli pada hutan, dan sekarang kami yang membayar harganya,” ungkap Reliwati dengan getir dikutp dari theindependent.
Kesaksian Reliwati bukan tanpa dasar. Banjir yang menerjang permukiman tidak hanya membawa air, tetapi juga gelondongan kayu raksasa—sebuah indikasi visual yang kuat bahwa hulu sungai telah gundul.
“Hujan memang menyebabkan banjir, ya, tapi hujan tidak akan pernah bisa menghanyutkan kayu sebanyak ini. Tetesan air hujan tidak menyebabkan pohon tumbang,” tegasnya, merujuk pada tumpukan kayu balak yang kini memblokir jalur evakuasi.
Hutan Hilang, Bencana Datang
Bencana badai yang melanda Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini memang diperparah oleh perubahan iklim global, menewaskan total lebih dari 800 orang di ketiga negara.
Namun, angka kematian yang sangat timpang di Sumatera memicu pertanyaan besar: Mengapa dampaknya begitu mematikan di sini?
Para ahli lingkungan menunjuk deforestasi masif sebagai faktor pengali (multiplier factor). Hutan Sumatera yang seharusnya berfungsi sebagai spons alami penyerap air dan penahan tanah longsor telah dikupas habis.
Data satelit melukiskan gambaran suram. Antara tahun 2001 hingga 2024, Sumatera Utara kehilangan 1,6 juta hektare tutupan pohon—setara dengan hilangnya seperempat hutan di provinsi tersebut. Dalam skala pulau, Sumatera telah kehilangan 4,4 juta hektare hutan, sebuah area yang lebih luas dari negara Swiss.
Tuduhan Kelalaian Pemerintah
Di tengah duka, kemarahan publik memuncak terhadap pemerintah pusat dan daerah. Gus Irawan Pasaribu, seorang pejabat pemerintah di Tapanuli, secara terbuka menyalahkan kebijakan perizinan yang eksploitatif.
“Ya, siklon memang berperan, tapi jika hutan kita masih utuh… bencananya tidak akan sekatastrofe ini,” ujar Gus Irawan.
Ia mengklaim telah berkali-kali mengajukan banding kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan pemberian izin pembalakan komersial dan proyek pembangunan di area sensitif, namun peringatan tersebut diabaikan.
Kementerian Lingkungan Hidup kini dilaporkan sedang memeriksa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembalakan, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit, menyusul temuan banyaknya kayu gelondongan yang hanyut hingga ke pemukiman warga.
Biaya Tersembunyi Pembangunan
Ekspansi industri legal maupun ilegal dituding telah melemahkan pertahanan alami Sumatera. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), organisasi pengawas lingkungan, menyebut bencana ini sebagai akibat dari “pilihan manusia.”
Proyek-proyek besar, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru berkapasitas 510MW yang didanai Tiongkok, serta perkebunan sawit monokultur, disebut-sebut oleh berbagai LSM berkontribusi pada kerusakan ekosistem hulu.
Di Padang, warga seperti Yusneli hanya bisa menatap tak percaya pada batang-batang kayu—beberapa di antaranya lebih besar dari mobil—yang terbawa arus hingga ke pantai. Pemandangan ini menjadi monumen peringatan yang mengerikan: ketika alam dirusak, badai biasa pun dapat berubah menjadi tragedi kemanusiaan.