Kelola BIJB Kertajati Tekor Rp100 Miliar/Tahun, Gubernur KDM Ingin Tukar Guling dengan Bandara Husein Sastranegara

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Muyadi (KDM) memberikan keterangan di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Ricky Prayoga).

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), pernah menyatakan keuangan Pemprov Jabar tekor Rp100 miliar per tahun ketika mengelola Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Tak ingin keuangan APBD Jabar berdarah-darah tiap tahun, muncul wacana untuk tukar guling alias ruislag. Tapi, bukan pelepasan saham BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat. Dalam skema itu, kata Gubernur KDM, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati, diserahkan sepenuhnya kepada pusat.

Bisa untuk dijadikan pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” kata Gubernur KDM di Bandung, Jumat (23/1/2026).

Dia mengungkapkan, alasan di balik usulan radikal ini adalah ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.

Eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai justru mematikan daya tarik Kertajati, khususnya bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.

“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Kereta Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” ujar Gubernur KDM.

Hingga saat ini, lanjut Gubernur KDM, belum ada indikasi BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri tanpa suntikan dana daerah. Sebagai solusi, dia mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional.

Usulan ini, diklaimnya telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden RI Prabowo Subianto. “Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ucapnya.

Gubernur KDM mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pertahanan terkait rencana ini.

Mengenai aspek bisnis, dia optimistis, mengambil alih Bandara Husein Sastranegara jauh lebih menguntungkan bagi pendapatan daerah, karena pasarnya sudah terbentuk.

Ia merencanakan, modernisasi besar-besaran, termasuk penambahan panjang landasan pacu (runway).

“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” ucapnya.

Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Gubernur KDM menyerahkan, sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).

“Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah,” tutur kader Partai Gerindra yang mengaku sedang menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara (Setneg).