Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, saat menjalin pertemuan di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (28/10/2025). (Foto: Inilah.com/HO-Dok KPK).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto melakukan pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (28/10/2025) hari ini.
Pertemuan tersebut membahas persiapan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, di mana DIY ditunjuk sebagai tuan rumah.
“Ketua KPK, Bpk. Setyo Budiyato beraudiensi dg Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka persiapan awal rencana peringatan hari antikorupsi sedunia, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis kepada wartawan.
Rangkaian acara Hakordia 2025 direncanakan berlangsung selama empat hari, yaitu pada 6–9 Desember 2025. Tahun ini, KPK menyiapkan rangkaian kegiatan terpanjang sepanjang sejarah penyelenggaraan Hakordia.
Menurut Budi, momentum Hakordia menjadi sarana untuk kembali menguatkan semangat pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjaga integritas dan komitmen antikorupsi.
“KPK terus mengajak seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan masyarakat sipil lainnya untuk menjadikan peringatan ini sebagai penguat kembali semangat antikorupsi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Hakordia. Ia bahkan bersedia memfasilitasi beberapa lokasi penyelenggaraan kegiatan.
“Harapannya, penyelenggaraan Hakordia tahun ini melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa, pelajar, budayawan, pekerja seni, serta pelaku UMKM,” ucap Budi.
Alasan Jogja Dipilih
Lebih lanjut, Budi menjelaskan alasan DIY dipilih sebagai tuan rumah. Menurutnya, Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya, yang sejalan dengan fokus KPK dalam pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan dan budaya.
“Selain itu, Jogja sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, harapannya juga menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement,” ucap Budi menambahkan.
KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan serta pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah. Selain itu, lewat survei Penilaian Integritas (SPI), KPK memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan risiko korupsi di berbagai institusi.
Di wilayah DIY, KPK juga telah menjalankan program desa antikorupsi sebagai proyek percontohan. Program ini kini telah berkembang di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk pengembangan kota dan kabupaten antikorupsi.
Sebagai informasi, pada 2024 Hakordia dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, selama dua hari pada 9–10 Desember. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, KPK melelang berbagai aset hasil rampasan dari terpidana korupsi dan seluruh hasilnya disetorkan kepada negara.
Aset yang dilelang meliputi 50 unit kendaraan (31 mobil, 17 motor, dan 2 sepeda). Adapun mobil termahal adalah Jeep Wrangler Rubicon putih senilai Rp1,04 miliar dan Toyota Lexus putih senilai Rp1,01 miliar yang disita dari mantan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif. Selain itu, Toyota Land Cruiser 200 AT milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, juga dilelang dengan harga awal Rp713 juta.
Tak hanya kendaraan, KPK juga melelang 30 tas mewah, satu jam tangan, 15 perhiasan, 9 logam mulia, 20 handphone, 2 laptop, serta 6 bidang tanah dan bangunan.
Sebagai informasi, Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global terhadap bahaya korupsi serta mendorong upaya pencegahan dan pemberantasannya secara berkelanjutan.














