Hangout

Google Maps ‘Koreksi’ Tag Mahkamah Keluarga di Gedung MK

Kontroversi di media sosial belakangan ini muncul saat tag atau tanda lokasi bertuliskan ‘Mahkamah Keluarga’ terpampang di lokasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada platform Google Maps. Kebingungan publik semakin menjadi-jadi karena tag ini dikaitkan dengan dugaan politik dinasti mengenai Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi dan keponakan Ketua MK Anwar Usman, yang disebut-sebut sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Perwakilan Google mengakui kesalahan ini dan mengklaim telah memperbaiki tag tersebut pada Rabu (25/10), “Masalah telah diperbaiki,” ujarnya. 

Menurut Google, menambahkan informasi yang palsu, tidak akurat, atau menipu adalah hal yang tidak dapat diterima di Google Maps. 

“Kami memiliki kebijakan yang jelas untuk memastikan kualitas informasi di Google. Kami menangani pelanggaran terhadap kebijakan ini dengan sangat serius dan, seperti dalam kasus ini,” tambah perwakilan dari Google.

Skandal tag ini pertama kali terungkap oleh unggahan akun X @narkosun yang menampilkan tangkapan layar tag lokasi Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Gambar lain menunjukkan tag ‘Mahkamah Keluarga’ pada pohon di depan gedung RRI yang bersebelahan dengan Gedung MK. 

Menurut pantauan pada Selasa (24/10/2023) pukul 14.31 WIB, tag tersebut masih terlihat di platform. Namun, menjelang sore, tag tersebut telah diganti dengan yang seharusnya, yakni “Mahkamah Konstitusional Republik Indonesia”.

Google juga mengungkapkan upayanya untuk menghapus atau memblokir akun yang mengubah tag tersebut. “Kami berupaya mengambil tindakan yang sesuai, termasuk menghapus konten yang tidak pantas dan memblokir atau menghapus akun pihak yang bertanggung jawab,” jelas raksasa teknologi asal AS itu.

Sementara itu, pihak MK mengaku sudah mengetahui masalah ini dan masih akan membahas secara internal sebelum menindaklanjuti hal tersebut. 

Kepala Subbagian Humas MK Mutia Fria mengatakan, “Kita udah tahu sih, kita sedang bahas dulu, apa akan kita sikapi, nanti setelah pembahasan itu.”

Kontroversi ini memunculkan pertanyaan lebih lanjut tentang keamanan dan keakuratan informasi di platform digital seperti Google Maps, terutama dalam konteks politik dan isu-isu sensitif lainnya di Indonesia.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button