Komisi XI DPR Tetapkan 2 Srikandi Destry dan Aida Pimpin BI Periode 2026-2031

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat ditemui di Hotel Manhattan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).(Foto: inilah.com/Clara Anna Scholastica)

Komisi XI DPR RI akhirnya sepakat meluluskan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031.

Keputusan tersebut diambil setelah Komisi XI DPR melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Destry yang menjadi calon tunggal pada Rabu (26/8/2026).

Pada hari yang sama, Aida S Budiman menjalani tahapan yang sama untuk posisi Deputi Gubernur Senior BI. Sementara Solikin M Juhro serta M Anwar Bashori menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test untuk posisi Deputi Gubernur BI, pada hari ini (Kamis, 27/8/2026).

“Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Saudari Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031,” ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Selain Destry, kata Misbakhun, Komisi XI juga menyetujui Aida S Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI periode 2026-2031. Dan, Solikin M Juhro sebagai calon Deputi Gubernur BI untuk periode yang sama. Sementara M Anwar Bashori harus legowo. Bisa jadi periode selanjutnya, kalau dicalonkan lagi, giliran dirinya yang terpilih.

Selanjutnya, hasil keputusan rapat internal Komisi XI DPR ini, dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan sebagai keputusan resmi. Sehingga status ketiganya adalah calon karena belum ditetapkan dalam rapat paripurna dan dilantik secara resmi. 

“Komisi XI DPR akan menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Internal ini untuk disampaikan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 1 September 2026,” jelas Politikus Partai Golkar asal Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) itu.

Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat

Saat uji kelayakan dan kepatutan, Destry memaparkan visi dan misi Gubernur BI bertajuk “Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Ada 3 misi serta 5 inisiatif strategis.

“Visi kami adalah menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons tantangan serta kredibel dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” kata Destry di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (26/8).

Dia menyebut, bank sentral ‘Merah Putih’ perlu memperkuat bauran kebijakan karena perekonomian Indonesia menghadapi fragmentasi geopolitik, volatilitas pasar keuangan, serta percepatan digitalisasi.

“Saat ini, fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,29 persen, serta inflasi Juli 2026 sebesar 2,88 persen,” paparnya.

Destry menilai, ruang akselerasi pertumbuhan masih terbuka melalui peningkatan penyaluran kredit, optimalisasi dana yang belum tersalurkan sebesar Rp2,548 triliun, atau setara 21,8 persen dari plafon, serta penguatan pembiayaan bagi UMKM (Usaha Kecil, Mikro dan Menengah).

“Menjaga stabilitas saja belum cukup. Bank Indonesia juga perlu terus memperkuat bauran kebijakan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar mantan bankir Bank Mandiri itu.

Aida Arahkan BI Dorong Ekonomi Berkelanjutan

Sedangkan Aida menyampaikan visi dan misi menjadikan BI sebagai bank sentral terbaik di emerging economies. Serta mengarahkan BI berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui 8 program kerja. Di mana, 8 program kerja tersebut dipisahkan menjadi 1 penguatan sinergi plus 7 penajaman program kerja utama.

Pertama, sinergi kebijakan BI dan nasional yang dilandasi dengan komunikasi yang efektif. Terdapat 5 bidang yang difokuskan, yakni fiskal-moneter, stabilitas inflasi, pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan, struktur ekonomi, serta persepsi positif.

Aida menjelaskan, fiskal dan moneter merupakan dua motor utama dalam menggerakkan perekonomian. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), perlu dilakukan sinergi dengan otoritas moneter untuk merespons kebijakan yang sesuai dengan asumsi.

Termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga global bond yang dapat mempengaruhi likuiditas valas dan nilai tukar rupiah.

“Kadang kala, antara otoritas moneter dan fiskal mempunyai kebijakan yang berbeda. Tapi, yang penting adalah tujuannya sama yaitu menuju stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Aida.

Ketika fiskal harus konsolidasi, maka sektor moneter bisa terus melakukan ekspansi. “Yang penting adalah bagaimana membangun persepsi atau narasi positif dari kebijakan yang dilakukan,” jelasnya.