Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Bahlil Lahadalia untuk menjamin kualitas bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina, pasti oke.
Hal ini disampaikan Ratna menyusul terjadinya kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU swasta di beberapa wilayah. Kekosongan stok BBM di beberapa SPBU swasta itu, mendorong masyarakat beralih ke SPBU milik Pertamina.
“Ketika SPBU swasta mengalami kekosongan stok, masyarakat akan mencari alternatif lain yang paling dekat, serta dapat dipercaya, yaitu SPBU Pertamina. Ini menjadi tanggung jawab besar Kementerian ESDM untuk memastikan BBM yang dijual tetap berkualitas. Agar tidak merugikan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyedia BBM nasional,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Ia menyatakan, kualitas BBM harus menjadi prioritas utama Kementerian ESDM, agar kepercayaan masyarakat tidak kembali ambruk.
Di sisi lain, Bendahara Umum DPP Perempuan Bangsa ini, menekankan, pentingnya pengawasan bisnis BBM dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang, serta memastikan produk yang beredar memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Ratna.
Sebagai langkah konstruktif, Ratna mengusulkan agar pemerintah dan DPR bersama-sama mengoptimalkan potensi sumber minyak di dalam negeri, dan mendorong inovasi di sektor energi nasional. Dengan demikian, ketergantungan pada impor dapat diminimalisir dan kedaulatan energi Indonesia semakin kuat.
Sebagai informasi, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Shell, dan British Petroleum (BP) di Jakarta dan sejumlah kota lainnya sejak Rabu (3/9/2025).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah stok bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta, mengalami kelangkaan.
Yang benar, menurut Menteri Bahlil, pemerintah malah menambah jatah impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen dari kuota pada 2024.
“Enggak ada (kelangkaan). Jadi gini, untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta, kita memberikan kuota impor seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambahan 10 persen, menjadi 1,1 itu. Itu contoh,” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (2/9/2025).
“Jadi kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi lebih besar dari tahun sebelumnya. Enggak ada itu kelangkaan,” kata Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar itu.