Legislator Papua Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Jasanya Besar bagi Bumi Cendrawasih

Presiden RI periode 1966-1998 HM Soeharto. (Foto: Dok. Antara)

Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Robert J. Kardinal, mendukung usulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Robert menilai Soeharto layak mendapat penghargaan tertinggi tersebut karena jasa besarnya dalam pembangunan, khususnya di tanah Papua.

“Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Sebelum menjabat sebagai Presiden, Soeharto diketahui pernah mendapat mandat langsung dari Presiden Soekarno untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.

Sebagai Panglima Mandala, Soeharto merancang sekaligus mengeksekusi Operasi Mandala, yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora).

Bagi Robert, strategi militer yang dijalankan Soeharto saat itu berhasil menekan posisi Belanda, sekaligus membuka ruang bagi jalannya diplomasi internasional.

Puncaknya, kata Robert, terjadi pada 15 Agustus 1962 ketika Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan resmi kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

“Jadi peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Robert.

Tak berhenti di situ, Robert juga menilai Soeharto membuka babak baru pembangunan Papua lewat kebijakan transmigrasi.

“Melalui program itu, pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk pemukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua,” ujarnya.

Kebijakan tersebut, lanjut Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke wilayah timur Indonesia, melainkan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan memperkuat integrasi nasional.

Karena itu, Robert berharap deretan jasa dan kontribusi yang telah diberikan Soeharto dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Topik