Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat pernyataan tegas terkait krisis yang melanda Jalur Gaza. Pada Kamis (9/10/2025) waktu setempat, Macron mengumumkan bahwa Prancis siap menjadi bagian dari upaya internasional untuk menjamin stabilitas dan keamanan di wilayah konflik tersebut.
Secara eksplisit, Macron membuka kemungkinan pengerahan pasukan Prancis sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional sementara di Gaza.
Ia menilai pengerahan pasukan ini sangat penting untuk melatih dan mempersenjatai pasukan keamanan Palestina. Kerangka kerja sama ini, menurutnya, akan melibatkan negara-negara yang memiliki pengalaman luas di bidang tersebut, seperti Yordania dan Mesir, di samping partisipasi aktif dari Prancis.
“Saya berterima kasih kepada rekan-rekan dan sekutu Eropa kami yang hadir di sini, yang telah memulai atau menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam proses ini. Prancis siap memainkan perannya dalam hal ini,” ujar Macron dalam konferensi pers, menunjukkan keseriusan Paris untuk terlibat langsung dalam penanganan krisis paska-perang.
Syarat Mutlak: Pelucutan Senjata Hamas
Namun, niat baik Prancis ini tidak datang tanpa syarat. Macron menekankan bahwa langkah krusial untuk mencapai gencatan senjata permanen adalah melucuti gerakan Palestina Hamas. Menurutnya, penghapusan kapabilitas militer Hamas adalah prasyarat penting untuk setiap upaya stabilisasi jangka panjang di Gaza.
Langkah dan pandangan Macron ini sejalan dengan cetak biru yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Pada 29 September lalu, Trump telah meluncurkan rencana damai 20 poin untuk mengakhiri konflik. Proposal tersebut, di antaranya, menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.
Transisi Kekuasaan: Gaza Tanpa Faksi Bersenjata
Inti dari rencana Trump adalah upaya untuk mentransisikan kendali Gaza dari faksi-faksi bersenjata. Rencana tersebut secara spesifik menetapkan agar Hamas dan kelompok militan lainnya menghentikan keterlibatan mereka di dalam pemerintahan Gaza.
Pengelolaan Gaza pasca-konflik rencananya akan dipercayakan kepada ‘komite Palestina yang teknokratis dan apolitis’. Komite ini nantinya akan diawasi oleh dewan internasional yang dipimpin langsung oleh AS di bawah Trump.
Presiden Trump sendiri pada Rabu lalu mengklaim bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani tahap pertama perjanjian damai. Kesepakatan awal ini menyepakati pembebasan semua sandera oleh Hamas dan penarikan pasukan Israel ke garis yang disepakati.
Kesiapan Prancis untuk mengirim pasukan stabilitas menunjukkan bahwa rencana damai Trump mulai menemukan dukungan nyata dari kekuatan Eropa, membuka harapan baru bagi upaya perdamaian yang berkelanjutan di Gaza, meski tantangan terbesar tetap ada pada proses pelucutan senjata kelompok-kelompok militan.