Menanti Klarifikasi Menhan dan Seskab

Ilustrasi. (Desain: inilah.com/inu)

Ibu Sri Mulyani Indrawati (SMI) tampak lega setelah tak lagi menjadi anggota kabinet. Dalam unggahan di media sosial, mantan Menteri Keuangan itu terlihat menikmati masa santainya di Kota Lama Semarang, kampung halamannya. Senyum ceria SMI seolah menjadi sinyal bahwa ia ingin segera menutup babak kelam yang terjadi di akhir Agustus lalu.

Publik tentu belum lupa ketika rumah pribadi SMI diserbu massa tak dikenal. Persoalannya jelas: jika rumah seorang menteri saja bisa jadi sasaran tanpa kehadiran negara, bagaimana dengan rakyat biasa? Dari berbagai pemberitaan, terungkap bahwa SMI sempat menghubungi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (Akmil 1974) dan Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya (Akmil 2011), untuk meminta perlindungan setelah mendapat indikasi akan terjadi serangan. Namun, permintaan tersebut ternyata tak direspons secara konkret. Basis SMI adalah intelektual dan teknokrat, dan itu berkelindan dengan perilaku pribadinya, yang nyaris tidak pernah “memamerkan” (flexing) rumah pribadinya, dengan kata lain rumah pribadi SMI jarang orang yang tahu. Ketika serbuan itu benar-benar terjadi, tidak terlalu sulit untuk menduga, memang sudah tersedia rencana terhadap rumah SMI.

Tradisi Operasi Penyelamatan yang Terabaikan

Dalam tradisi militer, operasi penyelamatan bukanlah hal aneh. Militer memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan cepat dalam situasi darurat: pembebasan sandera, SAR, hingga mitigasi bencana. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa SMI tak kunjung mendapat perlindungan, padahal Menhan dan Seskab punya otoritas dan akses untuk mengerahkan pasukan?

Code of conduct TNI—Sapta Marga, Sumpah Prajurit, hingga Delapan Wajib TNI—secara tegas mewajibkan penghormatan pada perempuan, termasuk dalam perlindungan saat krisis. Namun, dalam kasus SMI, prinsip ini gagal diterapkan di lapangan. Padahal, Menhan dan Seskab punya akses pribadi ke Brigif 17/Kujang I Kostrad, satuan yang dipimpin oleh Kolonel Inf. Mohammad Benrieyadin (putra Menhan). Letkol Teddy sendiri tercatat sebagai Wakil Komandan Yonif 328/Dirgahayu di bawah Brigif 17. Jika keduanya serius, pengerahan satuan pengamanan sebenarnya bukanlah hal sulit.

Sebagai ilustrasi, di era Orde Baru, tindakan penyelamatan karier perwira sudah jamak dilakukan oleh senior—dari Feisal Tanjung ke Agus Widjojo, hingga ke penempatan strategis sejumlah perwira elit. Hal serupa pernah dirasakan Menhan SS dan Seskab Teddy. Namun, dalam kasus SMI, akses dan privilese tersebut seolah gagal dimanfaatkan.

Sri Mulyani, Penanda Gap Kabinet

Ketiadaan perlindungan bagi SMI menimbulkan tanda tanya besar di publik. SMI bukan sekadar pejabat, tapi juga simbol generasi birokrat yang modern, kosmopolitan, dan diterima generasi muda. Ia dikenal sebagai “media darling”, sosok yang komunikasinya efektif menjangkau Generasi Z dan Alpha—segmen penting dalam pemilu mendatang. Perginya SMI meninggalkan kesan bahwa kekuasaan kini makin didominasi figur “old crack” yang belum tentu nyambung dengan aspirasi generasi digital.

Kabinet hari ini, sering dijuluki kabinet “macho” atau kabinet “koboi”—banyak diisi figur yang kurang dikenal rekam jejaknya di masyarakat. Sebaliknya, SMI adalah satu dari sedikit figur yang diterima lintas generasi dan latar sosial, bahkan masih bisa menjadi referensi bagi elite baru maupun masyarakat bawah.

Masuknya nama-nama dari generasi lama, seperti Letjen Purn Djamari Chaniago (Akmil 1971), menandai bagaimana wacana publik kini didominasi generasi Orde Baru. Pertanyaannya, apakah sosok seperti Djamari mampu terhubung dengan Generasi Z dan Alpha, yang kini menjadi tulang punggung opini publik nasional?

Gaya komunikasi pejabat Orde Baru yang kaku, birokratis, dan normatif, tak lagi relevan di era digital. Staf dan tim komunikasi para pejabat senior harus mampu merancang narasi yang lebih membumi, berisi pengetahuan baru, dan bukan sekadar mengulang perintah atasan. Djamari dan pejabat seangkatannya sebaiknya belajar dari pendekatan Sri Mulyani yang lebih terbuka dan komunikatif.

Publik berhak menuntut penjelasan dari Menhan dan Seskab terkait insiden yang menimpa Sri Mulyani. Klarifikasi diperlukan untuk memastikan kepercayaan pada aparat keamanan dan pemerintah. Ke depan, tata kelola perlindungan pejabat—terutama perempuan dan kelompok rentan—perlu dibenahi agar negara hadir bukan hanya saat seremonial, tapi juga ketika rakyat benar-benar membutuhkan perlindungan.

Topik