Selasa, 30 September 2025 – 13:29 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025). (Foto: Inilah.com/Clara).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan perbedaan harga subsidi yang selisihnya ditanggung pemerintah, mulai dari BBM hingga LPG 3 kg untuk realisasi tahun anggaran 2024.
Dalam paparannya, BBM jenis Pertalite, harga perekonomian seharusnya Rp 11.700 per liter. Namun, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter.
“Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700 per liter atau 15 persen melalui kompensasi,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Adapun pada 2024, realisasi subsidi BBM jenis Pertalite mencapai Rp56,1 triliun dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 157,4 juta kendaraan.
Kemudian, subsidi paling besar ada di BBM jenis Solar. Dari harga keekonomian Rp11.950 per liter, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter. Sehingga APBN harus menanggung Rp5.150 per liter, atau 43 persen. Realisasi subsidi BBM jenis Solar pada 2024, mencapai Rp89,7 triliun dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4 juta kendaraan.
Untuk minyak tanah, harga keekonomian mencapai Rp11.150 per liter, sedangkan masyarakat cukup membayar Rp2.500 per liter. Subsidi yang ditanggung APBN mencapai Rp8.650 atau 78 persen. Total realisasi subsidi minyak tanah pada 2024 sebesar Rp4,5 triliun dengan penerima manfaat 1,8 juta rumah tangga.
Selanjutnya, LPG 3 kilogram tercatat harga keekonomian Rp42.750 per tabung, namun masyarakat hanya membayar Rp12.750. Sehingga, APBN menanggung Rp30.000 per tabung. Realisasi subsidi pada 2024 mencapai Rp80,2 triliun untuk 41,5 juta pelanggan penerima manfaat.
“Khusus LPG 3 kg, subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian. Pola serupa terjadi pada listrik, solar, dan minyak tanah,” ucap dia.
Di sektor kelistrikan, lanjut Purbaya, rumah tangga 900 VA bersubsidi, masyarakat hanya membayar Rp600/kWh dari harga keekonomian Rp1.800/kWh. Selisih Rp 1.200 atau 67 persen ditanggung melalui APBN dengan realisasi Rp 156,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 40,3 juta pelanggan.
Adapun untuk listrik rumah tangga 900 VA non-subsidi, masyarakat membayar Rp 1.400/kWh dari harga keekonomian Rp 1.800/kWh. Selisih Rp 400 atau 22 persen ditanggung melalui kompensasi, dengan realisasi Rp 47,4 triliun pada 2024 dan penerima manfaat 50,6 juta pelanggan.
Subsidi juga diberikan pada pupuk. Untuk pupuk Urea, harga keekonomian Rp 5.558/kg, sedangkan petani hanya membayar Rp 2.250/kg. Selisih Rp3.308 atau 59 persen ditanggung APBN dengan realisasi Rp 47,4 triliun untuk 7,3 juta ton pupuk.
Sementara pupuk NPK memiliki harga keekonomian Rp 10.791/kg, dan masyarakat hanya membayar Rp2.300/kg. Artinya, subsidi yang ditanggung mencapai Rp 8.491 atau 78 persen per kilogram. “Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal agar tepat sasaran dan berkeadilan,” katanya.
Namun, dia mengaku berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), masyarakat sangat mampu masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. “Ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” tegas dia.