Menkeu Purbaya: Kepala Daerah Terpilih Lagi Jika Inflasi Terkendali

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak hanya bicara angka ekonomi, tetapi juga menyinggung politik praktis. Dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta, Purbaya blak-blakan memberikan ‘tips politik’ kepada para kepala daerah: kendalikan inflasi, maka kursi kekuasaan dijamin aman.

Purbaya mengingatkan para pemimpin daerah bahwa menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan, adalah kunci untuk menjaga stabilitas sosial politik. Stabilitas ini, pada akhirnya, akan menjadi modal utama untuk memenangkan pemilihan umum (Pemilu) berikutnya.

Inflasi: Rahasia Soeharto hingga Pemilu Daerah

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini  bahkan menyinggung rahasia bertahan lamanya Presiden RI ke-2 Soeharto. Menurutnya, stabilitas harga adalah faktor penentu kekuasaan.

“Kenapa inflasi itu penting? Yang pertama, Inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya. Yang lain akan ikut harga beras,” jelas Purbaya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa popularitas pemimpin daerah akan meningkat tajam jika mereka mampu menjaga nilai inflasi tetap terkendali. Sebaliknya, daerah dengan harga yang tidak terkendali hampir pasti akan menggagalkan pemimpin saat Pemilu.

“Jadi inflasi amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerah harganya enggak terkendali, pasti nanti kalau ada Pemilu enggak kepilih lagi,” tegasnya, menggunakan diksi yang lugas dan mudah dicerna.

Dia menyambung, “Kalau Bapak-Ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain ya. Jadi, perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia ya.”

Kinerja 25 Provinsi Sudah Sesuai Target

Meskipun kritik itu keras, Purbaya juga mencatat tren positif dari sebagian besar daerah. Dalam laporannya, dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi menunjukkan tren pengendalian harga yang positif. Hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.

“Kalau kita lihat 25 provinsi sudah ada dalam rentang target nasional. Artinya, pengendalian harga daerah berjalan cukup baik,” ujar Purbaya.

Capaian 25 provinsi yang sudah berada dalam rentang target nasional menunjukkan kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mulai membuahkan hasil. Namun, tantangan masih besar untuk memastikan semua daerah memiliki harga yang stabil.

Inti pesan Purbaya jelas: urusan dapur dan harga kebutuhan pokok adalah politik praktis paling dasar di Indonesia. Rakyat akan memilih pemimpin yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Oleh karena itu, bagi kepala daerah, fokus pada inflasi bukan hanya tugas ekonomi, melainkan strategi politik paling efektif untuk mempertahankan kekuasaan.

Topik