Dinamika pemilihan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pasca-reshuffle kabinet jilid II mencerminkan semakin kompleksnya tarik-menarik kepentingan politik di era koalisi besar.
Hal tersebut disampaikan Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menanggapi masih kosongnya jabatan strategis di Kabinet Merah Putih.
“Ketika jabatan ini belum diisi secara definitif, muncul dugaan bahwa ada negosiasi intensif antar partai koalisi,” ujarnya kepada Inilah.com, Sabtu (14/9/2025).
Menurutnya, posisi Menko Polkam sangat krusial karena menyangkut koordinasi lintas sektor keamanan, hukum, dan politik nasional.
“Posisi ini bukan hanya bicara siapa yang akan menjabat, tetapi apakah figur tersebut mampu menjaga keseimbangan politik. Sekaligus menjamin profesionalisme dan netralitas dalam isu-isu sensitif seperti penanganan demonstrasi, reformasi hukum, dan stabilitas nasional,” jelas Herry.
Herry menegaskan, Presiden Prabowo perlu segera menetapkan sosok definitif untuk posisi tersebut. Menurutnya, status pejabat ad interim dan definitif memiliki perbedaan kewenangan yang signifikan.
“Jelas harus menentukan ya. Karena ad interim dan definitif secara kewenangan berbeda. Sedangkan posisi ini cukup dibutuhkan untuk mengoordinasikan semua hal,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait posisi Menko Polkam dan Menpora yang tak kunjung terisi hingga saat ini. Ia menyatakan agar publik bisa menanti pelantikan menteri untuk mengisi posisi tersebut.
“Ya nanti tunggu, tunggu waktunya,” ujar Prabowo kepada wartawan di SRMA 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).