Senin, 29 September 2025 – 12:34 WIB
Tampilan Bahlil Lahadalia (Foto: Bloomberg)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membidik nilai final untuk pelepasan minimal 12 persen saham (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport), sudah diputuskan pada awal Oktober 2025.
“Saya berencana mungkin di awal Oktober, kami akan melakukan (negosiasi) final dengan pihak Freeport,” kata Menteri Bahlil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Divestasi tersebut merupakan salah satu syarat Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang berakhir pada 2041.
Berdasarkan ayat (1) pasal 195B, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyampaikan, IUPK Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi sejumlah kriteria.
Salah satunya adalah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi, minimal 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.
Menteri Bahlil menyampaikan, pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Freeport McMoran, induk PTFI, agar Indonesia segera mendapatkan 12 persen saham. “Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen. Insha Allah akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” jelasnya.
Nantinya, hasil divestasi tersebut diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Papua, dan mulai berlaku pada 2041. Menurut Menteri Bahlil, kepastian terkait divestasi, sangat penting untuk disegerakan, agar Freeport bisa kembali melakukan eksplorasi.
Ia mengingatkan, eksplorasi untuk tambang bawah tanah, berbeda dengan eksplorasi di tambang terbuka. Eksplorasi untuk tambang bawah tanah memakan waktu 10–16 tahun. Sementara produksi Freeport pada 2020-2021 itu, tutur dia, merupakan hasil eksplorasi yang sudah dilakukan sejak 2004.
“Kalau (izin Freeport) ini tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport adalah 2035. Begitu 2035, dia akan menurun,” tegas Menteri Bahlil.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut menyatakan, penurunan produktivitas Freeport akan berdampak kepada pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.
Menteri Bahlil juga telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.
Ia menambahkan, Prabowo juga telah memintanya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport untuk mematangkan kesepakatan tersebut. Bahlil memastikan valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif murah, karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.
“Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” pungkasnya.