Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengakui sulit untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN)bisa 100 persen netral saat Pemilu 2024.
“Kalau kita ini tidak mungkin ya, 100 persen betul-betul netral. Harapan kita ASN itu baru berpihak ketika di dalam bilik suara,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/12/2023).
Muhadjir sekaligus merespons penyataan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut potensi pelanggaran netralitas ASN diperkirakan bisa mencapai 10 ribu kasus pada Pemilu 2024. Menurut Ketua KASN Agus Pramusinto, potensi 10 ribu pelanggaran netralitas ASN itu dihitung berdasarkan perbandingan kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 yang saat itu tercatat mencapai 2.034 kasus.
Lebih lanjut, Muhadjir menduga, potensi pelanggaran terkait preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya. Pasalnya, ASN bisa secara sadar maupun tidak, mengekspresikan pilihan politiknya. “Cuma bagaimana dia harus hati-hati untuk mengekspresikan preferensinya. Jangan sampai kemudian dia buat pelanggaran,” katanya.
Muhadjir pun meminta ASN untuk tidak mengekspresikan pilihan politiknya secara terbuka lantaran akan menyalahi aturan yang berlaku. Bagi dia, preferensi dan netralitas adalah dua hal yang berbeda.
“Yang penting menurut saya, jangan saling memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk melakukan pelanggaran secara sadar,” kata Muhadjir menegaskan.
Diketahui, Kepala KASN Agus Pramusinto mengungkapkan pihaknya menerima laporan indikasi pelanggaran netralitas ASN di sejumlah daerah pada masa kampanye Pemilu 2024. Meski belum bisa menyebutkan jumlah laporan yang masuk, Agus memastikan pihaknya melakukan kajian serta menghimpun bukti-bukti terkait indikasi pelanggaran itu.
“Harus ada bukti-bukti dan tentu saja kalau sudah terbukti akan kami beri rekomendasi untuk pemberian sanksi,” kata Agus menegaskan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)