Pengangguran Turun, Kualitas Kerja Tergerus

Ilustrasi. Kehidupan keras di balik grafik statistik (Desain: inilah.com/FluxAI)

Narasi resmi pembangunan selalu dimulai dengan angka. Angka kemiskinan turun. Angka pengangguran terkendali. Statistik menunjukkan tren membaik. Pada Maret 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan sebesar 8,47 persen, lalu kembali turun menjadi 8,25 persen pada September 2025, setara sekitar 23,36 juta penduduk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berada di kisaran di bawah lima persen. Di atas kertas, ini adalah kabar baik.

Namun dalam kebijakan publik, angka bukanlah realitas itu sendiri. Ia adalah hasil dari cara kita mengukur realitas.

Garis kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 berada di kisaran Rp609.160 per kapita per bulan, dihitung berdasarkan pendekatan Cost of Basic Needs. Artinya, seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya berada di bawah angka tersebut. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah Rp609 ribu per bulan benar-benar merepresentasikan kehidupan yang layak di tengah kenaikan harga pangan, biaya sewa, transportasi, pendidikan, dan kesehatan?

Penurunan angka kemiskinan sering kali berjalan beriringan dengan penyesuaian metodologi atau dinamika konsumsi. Secara statistik, ini sah. Namun secara substantif, belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil. Perbaikan administratif tidak selalu identik dengan perbaikan struktural.

Hal serupa terjadi dalam pengukuran pengangguran. Seseorang yang bekerja satu atau dua jam dalam seminggu tetap dikategorikan “bekerja”. Pekerja informal tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, dengan pendapatan fluktuatif, tetap masuk dalam kelompok yang tidak menganggur. Secara definisi statistik, mereka bukan pengangguran. Namun secara ekonomi, mereka sering kali berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki mobilitas sosial yang jelas.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. China menghadapi dinamika serupa, bahkan dalam skala yang jauh lebih besar. Tingkat pengangguran pemuda di China sempat melonjak hingga mendekati 19 persen sebelum pemerintah melakukan penyesuaian metodologi dengan mengecualikan mahasiswa aktif dari perhitungan. Setelah revisi metode, angka tersebut terlihat menurun, meski tekanan pasar kerja bagi lulusan muda tetap tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, jutaan anak muda China beralih ke sektor gig economy, terutama sebagai pengantar makanan dan kurir platform digital. Diperkirakan lebih dari 200 juta pekerja di China kini terlibat dalam pekerjaan berbasis platform. Secara statistik, mereka dihitung sebagai “bekerja”. Mereka bukan pengangguran. Namun apakah pekerjaan tersebut memberikan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, dan perlindungan kerja yang memadai? Tidak selalu.

Di sinilah paradoks statistik muncul. Ketika lulusan universitas menjadi pengantar makanan, angka pengangguran bisa turun. Namun kualitas struktur ekonomi tidak otomatis membaik. Penyerapan tenaga kerja memang terjadi, tetapi dalam bentuk yang rentan dan berdaya tawar rendah.

Indonesia berpotensi menghadapi pola yang sama. Ekspansi ekonomi digital, ojek daring, kurir logistik, dan pekerja lepas memang membuka kesempatan kerja. Namun jika sektor formal tidak berkembang secara proporsional dan produktivitas nasional stagnan, maka penurunan pengangguran lebih merupakan redistribusi kerentanan daripada peningkatan kesejahteraan.

Masalahnya bukan pada keberadaan gig economy. Ia adalah bagian dari transformasi ekonomi global. Masalahnya terletak pada saat negara merasa cukup dengan penurunan angka tanpa membedah kualitas pekerjaan yang tercipta. Ketika statistik membaik, tetapi upah riil stagnan. Ketika kemiskinan turun tipis, tetapi kelompok rentan membesar.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, indikator kuantitatif harus dibaca bersama dimensi kualitatif. Dalam perspektif etika ekonomi, termasuk ekonomi syariah, kesejahteraan bukan sekadar keluar dari garis kemiskinan, melainkan tercapainya kehidupan yang bermartabat. Hifdz al-mal bukan hanya tentang memiliki pendapatan, tetapi juga tentang keberlanjutan dan keamanan ekonomi.

Menurunkan angka tentu penting. Pemerintah membutuhkan indikator untuk mengevaluasi kebijakan. Namun pembangunan tidak boleh berhenti pada kosmetika statistik. Negara tidak boleh puas hanya karena angka terlihat lebih kecil.

Sebab pada akhirnya, kemiskinan bukan sekadar posisi di bawah garis tertentu. Pengangguran bukan hanya soal status administratif. Kesejahteraan adalah kualitas hidup yang nyata, yang dirasakan di pasar tradisional, di ruang sewa kontrakan, dan di meja makan keluarga.

Jika strategi kebijakan hanya berorientasi pada memperbaiki indikator, maka yang dibangun adalah optimisme berbasis tabel. Namun jika strategi diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan perlindungan sosial, maka yang dibangun adalah fondasi kesejahteraan yang sesungguhnya.

Angka bisa diturunkan dengan cepat. Masalah struktural tidak.

Sejarah pembangunan menunjukkan bahwa negara yang benar-benar maju bukanlah yang paling piawai mengelola statistiknya, melainkan yang paling serius memperbaiki kualitas hidup rakyatnya.