Periode Nataru 2026, Misbakhun Harap Stabilitas Harga dan Daya Beli Masyarakat Pulih

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyampaikan, sepanjang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, menjaga kredibilitas dan efektivitas kebijakan ekonomi nasional, adalah instrumen penting.

Misbakhun berharap, stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman. “Momentum libur Nataru, selalu diikuti dengan peningkatan konsumsi. Karena itu, pengawasan DPR diperlukan, agar kebijakan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga, benar-benar berjalan efektif di lapangan,” ujar Misbakhun kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Misbakhun menjelaskan, fungsi pengawasan Komisi XI tidak berhenti pada tahap perumusan kebijakan dan penganggaran, tetapi juga mencakup evaluasi implementasi kebijakan serta dampaknya terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi pada periode Nataru 2026 sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, dan otoritas terkait dalam menjaga keseimbangan, antara kelancaran konsumsi dan pengendalian inflasi.

“Stabilitas makroekonomi tidak boleh hanya bergantung pada niat baik kebijakan, tetapi harus dijaga melalui pengawasan yang konsisten dan terukur, terlebih pada periode dengan tekanan inflasi musiman seperti saat ini,” kata Politikus Partai Golkar.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan, pengawasan DPR diarahkan untuk memastikan indikator makroekonomi yang berdampak langsung kepada penguatan sektor riil.

Komisi XI DPR, kata dia, mengawal kebijakan yang berkaitan dengan daya beli masyarakat, kelancaran konsumsi domestik, serta perlindungan kelas menengah. Agar aktivitas ekonomi selama Nataru 2026, tetap terjaga tanpa memicu lonjakan harga yang berlebihan.

“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup dilihat dari angka. Kualitasnya harus tercermin dari kemampuan masyarakat menjaga daya beli dan menikmati momentum konsumsi secara wajar,” tegasnya.

Di samping itu, Misbakhun memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah meningkatnya transaksi dan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

“Kepercayaan publik adalah modal utama stabilitas ekonomi, dan itu hanya bisa dijaga melalui pengawasan yang tegas, konsisten, dan berbasis data,” pungkas Misbakhun.