PKB Ingatkan Pentingnya Pengawasan Agar 17 Paket Stimulus Ekonomi Tepat Sasaran

PKB Ingatkan Pentingnya Pengawasan Agar 17 Paket Stimulus Ekonomi Tepat Sasaran


Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Bertu Merlas berharap, 17 program paket stimulus ekonomi yang barus saja dirilis pemerintah, bisa tepat sasaran, terserap maksimal serta pengawasannya berkelanjutan.

“PKB memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo dalam mengeluarkan paket stimulus ekonomi. Hal ini menunjukkan keseriusan Presiden meningkatkan perekonomian masyarakat hingga level terbawah, penyerapan tenaga kerja bahkan masuk dalam program khusus yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka,” kata Bertu di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Bertu menjelaskan, paket stimulus terdiri dari tiga kategori yakni delapan program akselerasi tahun 2025, empat program lanjutan 2026, serta lima program penyerapan tenaga kerja. Harus ada skala prioritas, sektor utama mana yang akan digarap pemerintah.

“Presiden juga berpihak pada masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan, kurir, dan sopir dengan memberikan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja selama enam bulan. Ini penting bagi mereka yang pekerjaannya berisiko namun minim perlindungan,” jelasnya.

PKB, lanjut Bertu, mendukung program ini sebagai bagian dari komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja baru, dan melindungi kelompok rentan.

“Kami percaya program ini akan meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan rakyat kecil,” ungkap Bertu.

Ia berharap, paket stimulus menjangkau masyarakat tanpa hambatan lokasi maupun birokrasi. Dia lantas mewanti-wanti agar seluruh pihak dapat memastikan bantuan ini, tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Jika ada pihak yang menyalahgunakan, jangan ragu menjatuhkan sanksi agar ada efek jera. Program ini harus memberikan manfaat sesuai mandat Presiden,” kata dia

Bertu juga menekankan pentingnya evaluasi berkala dan transparan. “Evaluasi bulanan misalnya, untuk mengukur sejauh mana program perkotaan meningkatkan kualitas permukiman atau penyediaan ruang bagi gig economy. Indikatornya harus jelas dan terbuka,” tegasnya.

Awal pekan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dinamakan “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5”. Nilai total paket stimulus mencapai Rp16,23 triliun.

Melalui stimulus paket ekonomi ini, pemerintah akan mengejar target pertumbuhan ekonomi bisa minimal 5,2 persen sepanjang 2025. Program ini mencakup 8 inisiatif utama, 4 program yang diperpanjang ke 2026, serta 5 program khusus untuk penyerapan tenaga kerja.

Salah satu stimulus dari 8 inisiatif utama adalah diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir dan logistik. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 [persen] kita bisa capai,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Mengingatkan saja, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,12 persen di kuartal II-2025, naik luayan ketimbang kuartal I-2025 yang hanya 4,87 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini dapat menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Defisit seperti apa? Kan yang paling besar itu 2×10 kg (bantuan pangan beras), sekitar Rp7 triliun sudah ada. Uangnya sudah kami siapkan. Bukan berarti defisitnya melebar,” kata Purbaya.

Purbaya merujuk program bantuan pangan berupa beras 10 kg selama dua bulan, Oktober-November dengan anggaran paling jumbo. Kebijakan tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp7 triliun.
    
 

Visited 1 times, 1 visit(s) today