Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren, Siapa Calon Dirjennya?

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan sambutan pada acara Malam Bakti Santri Untuk Negeri di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat (24/10/2025). (Foto: Antara)

Kementerian Agama (Kemenag) tengah memfinalisasi pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan, secara teknis pemisahan antara Ditjen Pendidikan Islam dan satuan kerja pesantren sudah hampir tuntas.

“Insya Allah dalam waktu dekat ini selesai. Karena ada beberapa persoalan teknis yang harus dipisahkan antara Pendis dengan pondok pesantren. Dan sudah selesai semuanya, kita dalam proses, mudah-mudahan sebelum tahun depan sudah lengkap,” ujar Menag Nasaruddin usai membuka Annual Conference on Pesantren Education yang digelar Majelis Masyayikh di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Pendirian Ditjen Pesantren dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto melalui surat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi Nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025. Surat itu berisi persetujuan izin prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.

Selama ini, pengelolaan pesantren berada di bawah satuan kerja Eselon II di Ditjen Pendidikan Islam. Menag menilai, diperlukan penguatan kelembagaan agar pesantren dapat berkembang sesuai karakter dan metodologinya sendiri.

“Kita akan menciptakan satu guideline yang membedakan antara pendidikan Islam sebagai satu direktorat jenderal tersendiri dan juga pondok pesantren dengan metodologinya tersendiri,” jelasnya.

Menurut Menag, perhatian Presiden Prabowo terhadap pesantren menjadi faktor penting di balik pembentukan Ditjen baru tersebut. Pemerintah ingin memastikan pesantren memiliki posisi strategis dan struktur kelembagaan yang kuat di bawah Kemenag.

“Kita juga di sini mengumpulkan para pimpinan pondok di seluruh Indonesia untuk mengartikulasikan dan menindaklanjuti peluang-peluang yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo. Banyak sekali langkah beliau yang memberikan penguatan kepada pondok pesantren,” tutur Nasaruddin.

Ia menambahkan, pengembangan pesantren juga akan disinergikan lintas kementerian. Kementerian PUPR akan membantu rekonstruksi bangunan pesantren, Bappenas merancang penganggaran, dan Kementerian Keuangan mengalokasikan dana. 

“Kementerian Pendidikan juga bersinergi dengan kita. Hampir semua kementerian terlibat dalam memberdayakan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren,” katanya.

Terkait sosok calon Direktur Jenderal Pesantren, Nasaruddin menegaskan bahwa penentuan pejabat akan dilakukan secara objektif dan profesional, bukan berdasarkan kedekatan pribadi.

“Penentuan pejabat di Kementerian Agama itu bukan like and dislike, tapi melalui beberapa macam metode supaya nanti kita pilih yang terbaik,” tegasnya.

Topik