Jumat, 7 November 2025 – 05:32 WIB
Presiden ke-2 RI, Soeharto. (Foto: Straight News).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Penolakan ini muncul dari pandangan bahwa gelar pahlawan semestinya hanya diberikan kepada sosok yang memiliki integritas moral dan rekam jejak perjuangan tanpa noda.
Dari kalangan Muhammadiyah, suara kritis datang dari Pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Usman Hamid. Ia menegaskan bahwa seorang pahlawan nasional harus teguh pada nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya.
“Jadi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan kejahatan atau dengan status tersangka atau terdakwa, entah itu kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, atau korupsi, sulit diletakkan sebagai pahlawan,” ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/11/2025).
Usman menyoroti bahwa kasus hukum Soeharto yang berkaitan dengan dugaan korupsi tidak pernah benar-benar selesai hingga masa akhir kekuasaannya.
“Soeharto meninggal dunia ketika ia setengah diadili oleh pengadilan karena kasus korupsi bahkan di Asia Tenggara, dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia,” jelasnya.
Menurutnya, pahlawan sejati bukanlah mereka yang berkuasa lama, melainkan yang berani menegakkan moral dan berkorban demi kepentingan rakyat.
“Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur, Soeharto disandingkan dengan Marsinah,” kata Usman.
Sementar dari kubu NU, penolakan juga datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia secara tegas menolak gagasan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus, Rabu (5/11/2025).
Gus Mus mengingat kembali masa-masa sulit bagi para kiai dan ulama pesantren pada era Orde Baru, yang menurutnya banyak mengalami perlakuan tidak adil.
“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ceritanya.
Ia juga mengenang pengalaman Kiai Sahal Mahfudh yang menolak menjadi penasehat Golkar Jawa Tengah.
“Kiai Sahal Mahfudh itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kiai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” tambahnya.
Lebih jauh, Gus Mus menekankan bahwa banyak ulama dan pejuang bangsa yang berjasa besar, namun keluarga mereka tidak pernah mengajukan gelar pahlawan karena menjaga keikhlasan amal perjuangan.
“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelas Rais Aam PBNU periode 2014–2015 itu.
Menurut pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu, warga NU yang turut mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sejarah kelam masa lalu.
“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” kata Gus Mus