Pramono Sindir Fenomena Bansos, Ada yang Kaya Ngaku Miskin

Pelaksanaan Deklarasi Sensus Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh BPS. (Foto: Inilah.com/Wahyu Praditya)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung fenomena masyarakat yang dinilai tidak jujur dalam menyampaikan kondisi ekonomi, khususnya terkait bantuan sosial (bansos). Ia menyebut, masih ada warga yang sebenarnya mampu namun mengaku miskin demi mendapatkan bantuan.

“Biasanya orang minta ini kalau kaya, ngaku miskin enggak ya? Atau kalau miskin, ngaku kaya enggak ya? Tapi intinya, data ini betul-betul kita gunakan untuk referensi bagaimana kita membangun Jakarta,” kata Pramono saat deklarasi Sensus Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh BPS di Balaikota DKI, Senin (13/7/2026).

Pramono menegaskan pentingnya kejujuran warga dalam memberikan data, terutama menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia meminta masyarakat menyampaikan kondisi apa adanya agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak meleset dari sasaran.

“Kalau kaya ya kaya, miskin ya miskin. Jangan tertutup, lebih baik disampaikan apa adanya. Susah ya susah, senang ya senang,” ujarnya.

Menurut dia, data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan, hampir seluruh kebijakan strategis di Balai Kota mengacu pada data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk dalam menentukan penerima bansos.

Ia juga mengakui bahwa data bansos kerap memicu perdebatan panjang, terutama terkait klasifikasi desil ekonomi masyarakat. Ketidakakuratan data dinilai berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran.

Untuk itu, Pramono mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota hingga RT/RW, aktif mengedukasi masyarakat agar terbuka dalam proses pendataan. Ia menilai keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi dan kejujuran warga.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik untuk memotret kondisi riil perekonomian masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Pendataan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari usaha mikro, kecil, hingga besar, serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Data hasil sensus akan menjadi rujukan utama pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, termasuk perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, hingga penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Di Jakarta, sensus ini memiliki peran strategis mengingat kompleksitas kota sebagai pusat ekonomi nasional dengan tingkat ketimpangan yang masih tinggi. Pemerintah Provinsi DKI berharap data yang dihasilkan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dengan data yang valid, Pramono optimistis berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjawab persoalan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan di Ibu Kota.