Prihatin Nasib Petani, Menko Zulhas: Dulu Punya Sawah, Kini 70 Persen Jadi Buruh Tani

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Foto: Inilah.com/Harris Muda)

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku prihatin dengan kondisi petani di Indonesia. Karena sebagian besar turun kasta menjadi  buruh tani.

Kondisi ini, menurut Menko Zulhas, disebabkan besarnya ketergantungan impor Indonesia terhadap komoditas pangan, dalam beberapa tahun terakhir. Di mana, sejak era reformasi, Indonesia semakin bergantung kepada impor. Mulai dari garam, beras, gula, kedelai hingga gandum.

“Mulai kita reformasi ’99, kita tergantung pada impor pangan. Impor garam 3-4 juta ton. Tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta ton. Kita impor gula di atas 6 juta ton. Bapak makan tahu-tempe, kita impor kedelai 3 juta ton,” kata Menko Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2026 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

“Zamannya Pak Harto, kita pernah tidak impor. Kita produksi 2 juta ton dulu. Kita impor terigu, waktu saya anggota DPR pada 2004, kira-kira 5 juta ton, kalau saya tidak salah. Sekarang, kita impor gandum 13 juta ton,” ucap Zulhas memaparkan.

Ia menilai, tingginya ketergantungan terhadap impor, menunjukkan petani belum mendapatkan pemberdayaan yang memadai. Akibatnya, banyak petani kehilangan lahan, dan terpaksa beralih profesi menjadi buruh tani.

Dari catatan Menko Zulhas, sebesar 70 persen petani nasional kini, beralih menjadi buruh tani. “Pak, data-data itu menunjukkan tidak ada pemberdayaan kepada petani kita. Bapak lihat Google, tanya BPS, bisa dicek, kalau tahun 2000-an, petani kita itu punya kebun, punya lahan sawah. Sekarang Bapak/Ibu boleh cek. 70 persen petani Indonesia berubah menjadi buruh tani,” katanya.

Selain ketergantungan terhadap impor, Menko Zulhas menilai, penyebab lainnya adalah kebijakan yang selama ini lebih berfokus menjaga inflasi. Sementara harga gabah dinilai belum memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

“Kenapa? Karena inflasi dijaga ketat. Tapi yang korban petani. Harga gabah tidak boleh lebih dari Rp5.000, ketentuan kadar air 14-18 persen. Kalau di bawahnya, akhirnya dibeli Rp4.000. Petani tidak bisa kerja lain, dia petani juga, rugi. Rugi sawahnya dijual. Jadi buruh tani,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

“Itulah yang terjadi. Saya menekuni betul, soal ini. Karena saya berasal dari dusun, keluarga petani,” katanya melanjutkan.