Peneliti Senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Riyanto mengapresiasi capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan produksi beras nasional.
Capaian ini menandai bahwa target swasembada yang menjadi visi besar Presiden Prabowo perlahan tapi pasti dapat diwujudkan.
“Artinya, swasembada sudah di depan mata dan kita secara nyata berhasil menyediakan beras dalam negeri. Tapi ke depan, PR nya adalah pemerintah harus membenahi tata niaga beras dan memastikan masyarakat agar harga beras tidak kembali naik,” ujar Riyanto, Minggu (26/10/2025)
Ia mengatakan, kenakan produksi beras tahun ini memang tak lepas dari peran Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah pimpinan Andi Amran Sulaiman yang juga memiliki kontribusi besar pada produksi di sepanjang Tahun 2025.
Kenaikan tersebut sangat penting untuk memperkuat posisi Indoneisa dari berbagai ancaman krisis yang mengakibatkan gejolak di tengah masyarkat.
“Saya melihat Pak Amran paling bekerja keras dalam urusan kenaikan produksi. Beliau yang menggerakan petani dan kepala daerah untuk sama-sama membangun sektor pertanian, khususnya pada peningkatan beras nasional,” katanya.
Sebagai catatannya, Riyanto mengatakan kebijakan pemeintah dalam menaikan harga gabah atau HPP gabah kering giling (GKG) sebesar Rp6500 adalah kebijakan tepat sehingga kondisi beras saat ini dalam keadaan surplus.
Selain itu, pemerintah secara resmi baru saja menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen yang berlaku mulai 22 Oktober 2025. Langkah bersejarah ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.
Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.
Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.
“Waktu petani memperoleh tambahan surplus dan iklim menanam padi di desa-desa sangat bergairah ketika pemerintah menentukan harga gabah 6.500 perkilogram dan baru baru ini menurunkan harga pupuk,” katanya.
Riyanto menambahkan kebijakan tersebut membuat pendapatan petani mengalami peningkatan. Mereka bisa bernafas lega mengingat gabah hasil jerih payahnya dapat dijual dengan harga yang wajar. Namun ia berharap peran besar Kementan dapat didukung Bulog yang bertugas menyerap dan menyalurkan.
“Bagaiman peranan beras SPHP dan Bulog ini agar konsumen di perkotaan tidak mengeluhkan harga beras. Tapi kalau dari sisi pendapatan petani padi saya lihat alhamdulliah sudah meningkat,” jelasnya.