Rezim Zionis Israel kembali memicu kemarahan publik setelah mengungkap rencana busuk untuk mengalokasikan anggaran fantastis lebih dari US$350 juta (setara Rp5,4 triliun) demi membangun 61 permukiman ilegal baru di Tepi Barat. Langkah sepihak ini memperpanjang garis penjajahan dan perluasan wilayah yang selama ini ditentang keras oleh bangsa Palestina.
Aktivitas perampasan tanah di Tepi Barat oleh pemerintah Israel merupakan salah satu isu paling krusial yang terus memperpanjang penderitaan warga Palestina dalam konflik berkepanjangan ini.
Jurnalis Axios, Barak Ravid, pada Kamis (11/6/2026), melaporkan bahwa kabinet Israel diperkirakan akan segera menyetujui pendanaan bagi puluhan permukiman baru tersebut berdasarkan draf dokumen internal pemerintah yang berhasil ditemukannya.
“Kabinet Israel, Kamis, diperkirakan akan menyetujui sebuah rencana untuk mendanai pembentukan 61 permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat secara de facto… Seorang sumber yang mengetahui proposal itu mengatakan pemerintah diperkirakan akan mengalokasikan lebih dari 350 juta dolar AS selama beberapa tahun untuk mengubah 61 permukiman yang baru disahkan dari sekadar rencana di atas kertas menjadi kenyataan,” tulis Ravid melalui platform X.
Agresi Berkedok Pembangunan Infrastruktur
Menurut laporan tersebut, kucuran anggaran super jumbo ini sengaja digelontorkan Tel Aviv untuk membangun kompleks hunian sementara serta berbagai infrastruktur publik penunjang bagi warga Israel. Langkah lancang ini disebut-sebut sebagai salah satu aksi ekspansi dan pencaplokan wilayah terbesar yang pernah nekat dilakukan oleh Israel dalam beberapa dekade terakhir.
Selama ini, pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat selalu menjadi sumbu utama penindasan yang memicu perlawanan dari rakyat Palestina dan kecaman keras dari komunitas internasional.
Otoritas Palestina menilai, langkah perluasan wilayah hunian baru ini merupakan upaya terstruktur dan licik dari Tel Aviv untuk memperkuat cengkeraman militer serta mengunci kehadiran warga Israel di atas tanah yang sejatinya merupakan hak milik mutlak negara Palestina merdeka di masa depan.
Menghancurkan Harapan Kemerdekaan Palestina
Bagi warga Palestina yang terus bertahan di bawah bayang-bayang intimidasi, pembangunan permukiman baru tersebut dipandang akan semakin mempersempit ruang hidup masyarakat setempat dari hari ke hari. Tidak hanya itu, proyek masif ini dinilai sengaja dirancang untuk memperumit situasi sekaligus mengubur dalam-dalam harapan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution) yang selama ini didukung penuh oleh dunia internasional.
Di sisi lain, perlawanan dan sorotan global terhadap aktivitas ilegal ini terus bergaung di tingkat internasional.
Bahkan pada akhir Mei lalu, Uni Eropa telah mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap sejumlah individu serta organisasi zionis yang terbukti terlibat langsung dalam pelanggaran hak-hak dasar warga Palestina di Tepi Barat, yang berkaitan erat dengan aktivitas perluasan permukiman ilegal Israel tersebut.