Kamis, 9 Oktober 2025 – 13:06 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Inilah.com/Clara Anna).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Menteri Keuangan, Pubaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal membuka anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diblokir. Dia menekankan, anggaran yang dibuka hanya untuk program prioritas.
“Ada beberapa anggaran dia (Kemenkes) yang tadinya di-block, di-unblock. Jadi kita unblock yang penting-penting yang bisa dijalankan tahun ini. Ada beberapa yang di-unblock,” ujar Purbaya kepada wartawan, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Lebih lanjut, dia mengatakan anggaran yang dibuka tersebut untuk program yang menyasar ke anak-anak.
“Itu untuk anak-anak bayi yang baru lahir. Kita pikir penting jadi harus di-unblock,” jelas dia.
Sebelumnya, Agar perekonomian melesat dan percepatan realisasi program pemerintahan Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka blokir sejumlah rekening kementerian dan lembaga (K/L) yang dilakukan era Sri Mulyani.
Per September 2025, pembukaan blokirnya mencapai Rp168,5 triliun dari total Rp256,1 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan, pembukaan blokir anggaran ini, untuk menunjang program-program prioritas pemerintah, serta mendorong akselerasi perekonomian nasional.
“Tentang update blokir anggaran, sebenarnya kita ketahui kalau kita lihat efisiensi anggaran kan awal tahun Rp256,1 triliun. Sampai dengan hari ini, telah dibuka blokirnya Rp168,5 triliun,” kata Luky di Jakarta, dikutip Selasa (23/9/2025).
Luky menerangkan, pembukaan blokir digunakan untuk membiayai program prioritas pemerintah, seperti pemenuhan biaya operasional hingga fungsi dasar kementerian/lembaga. Adapun program prioritas pemerintah, seperti cetak sawah, hingga sekolah rakyat.
“Jadi kalau contohnya menunjang program prioritas itu apa saja sih biasanya tadi untuk program cetak sawah untuk peningkatan sarpras pendidikan untuk sekolah rakyat kapitalisasi madrasa dan seterusnya itu yang kita buka blokir-blokirnya,” terang Luky.
Sebagai informasi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, ditargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.
“Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” tulis diktum ketiga poin 1 Inpres tersebut yang berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025.
Prabowo menyebut identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non operasional sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
“Identifikasi rencana efisiensi tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” jelasnya.