Refleksi Akhir Tahun, PKS Ingatkan APBN 2026 Harus Efektif Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin), Handi Risza. (Foto: Dok Fraksi PKS DPR-RI).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin), Handi Risza menegaskan, tahun 2026 menjadi tahun pembuktian bagi tim ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Seiring APBN 2026 yang sepenuhnya dirancang pemerintahan baru.

“APBN 2026 adalah anggaran yang sepenuhnya dirancang oleh Pemerintah Prabowo. Efektivitas kebijakan fiskal dan program prioritas akan diuji secara nyata dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Handi kepada Inilah.com di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dalam catatan eonom Universitas Paramadina itu, kinerja perekonomian nasional sepanjang 2025, naga-naganya gagal meraih target 5,2 persen. Hingga triwulan III-2025, ekonomi Indonesia baru tumbuh 5,04 persen.

Sehingga, target pertumbua ekonomi sepanjang 2025 semakin sulit tercapai meski didorong berbagai stimulus fiskal, moneter serta momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain itu, kata dia, bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar), turut membebani kinerja ekonomi di akhir tahun. Di mana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memperkirakan, kebutuhan dana untuk penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatera mencapai Rp51,81 triliun. Namun tak perlu khawatir karena pemerintah telah menyiapkan dana hingga Rp60 triliun.

“Anggaran penanganan bencana harus segera dioptimalkan agar masyarakat mendapatkan kepastian pemulihan dan pembangunan kembali,” ucap dia.

Dari sisi perdagangan, Handi mengapresiasi surplus neraca perdagangan Indonesia yang mencapai US$35,88 miliar sepanjang Januari-Oktober 2025. 
Namun, defisit migas justru terus melebar, menjadi permasalaha serius yang perlu solus. Menandakan sektor migas sudah memasuki masa ‘sunset’ yang membutuhkan alternatif ekonomi baru.

Terkait kinerja penerimaan pajak, Handi menyebut, belum menggembirakan. Hingga Oktober 2025, realisasi pajak baru mencapai 70,2 persen dari target. Di sisi lain, belanja negara telah mencapai 73,5 persen dari outlook APBN.

Memasuki 2026, Handi menyoroti pergeseran kebijakan fiskal dengan penekanan pada belanja langsung ke masyarakat. Dari total belanja negara Rp3.842,7 triliun, sebesar Rp2.070 triliun atau 53,87 persen dialokasikan untuk belanja langsung.

Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih, PKH, ketahanan pangan, dan kartu sembako diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi melalui peningkatan konsumsi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan UMKM.

Namun demikian, Handi mengingatkan adanya risiko penyusutan transfer ke daerah (TKD) yang turun 22,36 persen dibandingkan APBN 2025. “Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan daerah tidak terhambat,” jelas Handi.

Ia menekankan tantangan ekonomi global pada 2026 masih tinggi, mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, hingga ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat. Karena itu, stabilitas politik domestik dan bauran kebijakan fiskal moneter yang pruden menjadi kunci.

Dia juga menyoroti kebijakan penempatan dana Rp200 triliun di bank Himbara untuk mendorong kredit sektor riil. Hingga Oktober 2025, pertumbuhan kredit baru mencapai 7,36 persen dan diharapkan menembus di atas 10 persen pada 2026.

“Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 sangat bergantung pada kemampuan Presiden Prabowo dan tim ekonominya dalam merespons tantangan global dan mengoptimalkan kebijakan yang ada. Di situlah pembuktian kinerja ekonomi pemerintah,” pungkasnya.