Ketua Forum Transportasi Perkotaan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Budi Yulianto mengingatkan, jangan pernah remehkan penolakan warga DKI atas rencana jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Penolakan warga ini, kata Budi di Jakarta, dikutip Rabu (22/2/2023), banyak terjadi di sejumlah negara. Ambil contoh Inggris. Penerapan ERP di Inggris, memang berhasil di London. Namun mengalami kegagalan di sejumlah kota lainnya di Inggris, seperti Birmingham, Cardiff, dan Liverpool. “Di tiga kota itu tidak berhasil lantaran masyarakat menolak keberadaan ERP yang diyakini program tersebut tidak akan berhasil mengurai kemacetan,” kata Budi.
Budi mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk perlu mendengar masukan publik yang lebih luas, terkait rencana penerapan ERP. Apalagi Pemprov DKI belum mampu menghadirkan transportasi yang aman dan nyaman secara ekonomi. “Ketika masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum berupa taksi online dan ojek online namun tetap terkena ERP, tentu juga akan keberatan,” ketusnya.
Budi mengkhawatirkan ada persepsi publik yang menganggap dengan adanya ERP masyarakat dipaksa untuk membayar. Hal ini mengingat tidak adanya pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tertentu. “Jadi Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar membuktikan kepada masyarakat bahwa program ini akan berhasil dan bisa menciptakan integrasi transportasi strategis yang dapat mengatasi kemacetan dan kesulitan-kesulitan teknikalnya. Nah, ini harus dipahami Pemda DKI Jakarta karena program ini banyak melibatkan kebijakan,” ucapnya.
Penerapan ERP di banyak kota-kota di dunia memang lebih banyak didominasi oleh penolakan yang membuat penerapannya dibatalkan atau penundaan implementasi. Walau disebut-sebut berhasil di Singapura, London, dan Stockholm, penerapan ERP justru lebih banyak gagal terimplementasi. Sebut saja Hong Kong yang sejak 1983 memperkenalkan ERP namun hingga kini tidak kunjung dilaksanakan. Karena ramainya penolakan warga.
Paling anyar, isu ERP bahkan menjadi komoditas politik yang begitu hangat di New York. Penolakan demi penolakan muncul justru di saat pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari badan legislatif kota New York dan direncanakan akan diterapkan di 2023.
Penolakan terbesar terutama datang dari para politisi dari kota-kota penyangga kota New York, seperti New Jersey yang merasa penerapan ERP mempersulit hidup warga yang sehari-sehari bekerja di New York.
Sebelumnya, LBH Jakarta telah mengeluarkan pernyataan terkait pelaksanaan ERP. Menurut LBH Jakarta, ERP kalau dianggap solusi, jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Di tengah masih buruknya sistem transportasi di Jakarta.
Paling tidak terdapat tiga hal yang menurut LBH Jakarta membuat ERP tidak berkeadilan, yakni minimnya partisipasi publik, aksesibilitas transportasi yang buruk, serta dampaknya terhadap kelompok ekonomi lemah.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)