Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, menyatakan kesiapan untuk terbuka terhadap evaluasi tunjangan anggota dewan menyusul meningkatnya perhatian publik.
Dia mengatakan, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar DPR tetap mendapat kepercayaan masyarakat.
“Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Ia menambahkan, DPR tidak boleh menutup diri terhadap kritik, termasuk soal kesejahteraan anggota dewan. “Kami harus siap bila publik menilai perlu ada peninjauan ulang, agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi di masyarakat,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang menyoroti maraknya demonstrasi yang berakhir ricuh. Ia berharap TNI dan Polri dapat bersinergi secara penuh dalam menjaga jalannya aksi dengan pendekatan persuasif.
“Kami meminta TNI-Polri benar-benar bersinergi dalam mengawal demonstrasi. Sinergi ini penting agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan damai dan persuasif. Jangan sampai ada lagi korban jiwa,” ungkap dia.
Bambang juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab. “Fraksi Gerindra meminta para pendemo tidak anarkis. Aspirasi perlu disampaikan, tetapi jangan sampai merusak fasilitas umum atau membahayakan nyawa. Tindakan destruktif hanya mencederai perjuangan itu sendiri,” tuturnya.
Ia mengingatkan, kerusakan fasilitas publik pada akhirnya kembali menyulitkan masyarakat. “Halte yang dibakar membuat warga sulit bertransportasi, gerbang tol yang dirusak menghambat mobilitas. Semua ini akhirnya kembali ke rakyat,” tegasnya.
Bambang menutup dengan pesan agar keselamatan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama. “Negara hadir untuk melindungi. Mari semua pihak menahan diri agar suara rakyat tersampaikan tanpa harus ada korban jiwa atau kerugian besar bagi masyarakat,” jelas dia.