Prabowo Subianto menyapa para pendukungnya setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 RI di Jakarta pada 20 Oktober 2024. (Foto: Nikkei Asia/Yuki Kohara)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Genap satu tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka per Senin (20/10/2025), berbagai sorotan keras datang dari media massa internasional, bersamaan dengan evaluasi kritis dari masyarakat sipil di dalam negeri. Periode ini menjadi tolok ukur awal bagi janji-janji populis yang diusung pasangan tersebut saat kampanye.
Media penyiaran publik Inggris, BBC, memantik perhatian dengan laporannya yang menajamkan fokus pada tantangan dan polemik yang mengiringi langkah Prabowo di tahun pertama. Dalam artikel bertajuk ‘Protests and food poisonings test Indonesian president’s first year in office‘, BBC secara lugas menyebut bahwa ambisi besar visi misi Prabowo-Gibran harus berhadapan dengan realitas lapangan, terutama sebagai pemimpin ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
“Ketika Prabowo Subianto berkampanye untuk menjadi presiden Indonesia, ia menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan perubahan sosial besar-besaran,” tulis paragraf awal laporan BBC. “Namun, tahun pertamanya di kursi kepresidenan belum sejalan dengan janji populis tersebut.”
Salah satu isu domestik yang diangkat BBC adalah fenomena keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program unggulan yang kini menuai masalah teknis di lapangan. Selain itu, gelombang demonstrasi besar-besaran yang mewarnai masa perayaan kemerdekaan RI turut menjadi highlight utama.
Senada dengan BBC, media Australia ABC Net bahkan merinci poin-poin kebijakan dan peristiwa signifikan, termasuk aksi protes yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Lebih jauh, ABC Net melaporkan isu penahanan ratusan pendemo, mayoritas pelajar. Sorotan paling tajam adalah saat ABC Net menyinggung kemiripan tindak keras aparat terhadap pendemo dengan era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.
“Banyak pihak menilai penangkapan baru-baru ini memiliki kemiripan dengan era Orde Baru di bawah pemerintahan mantan presiden Soeharto, yang lengser setelah gelombang demonstrasi mahasiswa pada 1998,” bunyi laporan ABC Net. Hubungan historis Prabowo sebagai mantan menantu Soeharto dan komandan militer pada masa demonstrasi 1998 turut diungkit sebagai konteks.
Tidak hanya BBC dan ABC Net, media internasional lain seperti The Straits Times (Singapura), Nikkei Asia (Jepang), dan kantor berita Reuters (Inggris) juga kompak mewartakan evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sorotan juga datang dari dalam negeri. Lembaga kajian dan masyarakat sipil tak ketinggalan memberikan rapor merah. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kinerja Kabinet Prabowo-Gibran belum memenuhi ekspektasi publik. Survei Celios bahkan memberikan skor miris: 3 dari 10, turun signifikan dari skor 5 yang diberikan saat 100 hari pertama menjabat. Penurunan skor ini mengindikasikan adanya kekecewaan yang kian mendalam di kalangan publik.
Di sektor penegakan hukum, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Peneliti ICJR, Iftitah Sari, mengungkapkan bahwa berbagai masalah di sektor hukum ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, menunjukkan tantangan yang belum teratasi.
Secara keseluruhan, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dihadapkan pada evaluasi yang seragam: ambisi besar harus diuji oleh realitas ekonomi dan sosial, sementara catatan kritis mengenai HAM dan penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah yang mendesak.










