Senin, 6 Oktober 2025 – 18:42 WIB
Ilustrasi Gedung Putih di Washington DC. (Foto: Getty Images)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com
Shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang saat ini sedang berlangsung, berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran terhadap pegawai federal dan kerugian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar US$15 miliar (sekitar Rp248 triliun) per pekan jika terus berlanjut.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, dalam wawancara bersama CNN, menegaskan bahwa PHK massal akan terjadi jika negosiasi anggaran benar-benar buntu.
“Namun saya pikir semua orang masih berharap kita bisa memulai awal yang baru di awal pekan ini, dan Partai Demokrat bisa melihat bahwa masuk akal untuk menghindari PHK seperti itu, untuk menghindari kerugian US$15 miliar per minggu yang menurut para penasihat ekonomi akan merugikan PDB jika terjadi penutupan,” kata Hassett.
Tapi, ia juga memberi peringatan keras. Jika Partai Demokrat terus menggunakan pendekatan yang tidak bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat, maka Presiden Donald Trump sudah memperingatkan langkah balasan.
Trump menegaskan, jika RUU pendanaan sementara terus ditolak, Partai Republik akan memanfaatkan shutdown ini untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, salah satunya dengan cara melakukan PHK terhadap ribuan pegawai federal.
Kebuntuan Anggaran di Senat
Krisis ini bermula ketika tahun fiskal 2024 berakhir pada 30 September 2025, namun Kongres AS gagal mencapai kesepakatan anggaran untuk tahun berikutnya.
Kebuntuan tersebut disebabkan oleh konflik sengit antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat, di mana Partai Republik tidak memiliki mayoritas yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU tanpa dukungan lawan politiknya.
Keputusan yang akan diambil Senat dalam waktu dekat akan menentukan apakah AS akan terperosok ke dalam krisis ekonomi yang merugikan ratusan juta rakyatnya.