Nama Bupati Muara Enim H. Edison menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026). Edison menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rochyanto membenarkan adanya OTT di Muara Enim dan keterlibatan kepala daerah tersebut dalam operasi yang dilakukan tim penyidik.
“Benar,” kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rochyanto saat dimintai konfirmasi inilah.com perihal OTT di Muara Enim.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan tim mengamankan 10 orang dari dua wilayah, yakni Jakarta dan Sumatera Selatan.
Dari jumlah tersebut, lima orang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima lainnya dari pihak swasta.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan,” ujar Budi.
“Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya Bupati. Kemudian lima orang lainnya dari pihak swasta,” sambungnya.
Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dan belum mengungkap perkara yang menjadi dasar pelaksanaan OTT tersebut. Sesuai aturan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring.
Baru Menjabat Empat Bulan
Edison merupakan Bupati Muara Enim periode 2025-2030 yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Artinya, saat OTT terjadi, ia belum genap empat bulan menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
Politikus Partai NasDem itu lahir di Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Muara Enim, pada 6 Maret 1968. Ia memiliki latar belakang pendidikan hukum dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara dan Magister Hukum dari Universitas Sriwijaya.
Sebelum terjun ke dunia politik, Edison dikenal sebagai birokrat senior yang cukup lama berkiprah di pemerintahan daerah. Pada 2024, ia bergabung dengan Partai NasDem dan kemudian maju dalam Pilkada Muara Enim.
Selama masa awal kepemimpinannya, Edison menempatkan reformasi birokrasi dan penguatan inovasi daerah sebagai salah satu prioritas utama.
Pada Februari 2026, ia melantik 236 pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pada periode yang sama, Edison juga meresmikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai lembaga yang diharapkan menjadi motor pengembangan inovasi daerah.
Di bidang ekonomi, ia mengusung program prioritas bertajuk “Muara Enim MEMBARA” yang mencakup sejumlah bantuan sosial, seperti sembako murah, seragam sekolah gratis, hingga santunan kematian sebesar Rp3 juta.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim di bawah kepemimpinannya bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,44 persen pada 2026, yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi di Sumatera Selatan.
Organisasi
Selain menjabat sebagai kepala daerah, Edison juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Ia tercatat sebagai Pembina PCNU Kabupaten Muara Enim dan terlibat dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan di daerah.
Atas pengabdiannya sebagai aparatur negara, Edison pernah menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia.
Kini, perjalanan politik Edison memasuki babak baru setelah namanya masuk dalam daftar pihak yang diamankan dalam OTT KPK.
Publik masih menunggu hasil pemeriksaan yang tengah dilakukan penyidik untuk mengetahui perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut.