WFH satu hari sepekan muncul sebagai jurus hemat BBM di tengah krisis energi. Efisiensi ini justru berisiko memicu stagflasi dan menekan daya beli. Ekosistem warung makan dan UMKM di area kantor juga berisiko kehilangan omzet harian. Dampaknya bisa merambat ke rantai pasok pangan akibat penurunan serapan bahan baku di pasar, target pertumbuhan ekonomi nasional kini dipertaruhkan.
Februari 2026 menjadi catatan kelam bagi pasar energi global. Eskalasi konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memicu guncangan hebat yang titik apinya berada di Selat Hormuz. Jalur nadi distribusi minyak dunia yang tersumbat itu sukses membuat harga energi melonjak tajam dan mengirimkan tekanan inflasi ke berbagai negara.
Bagi Indonesia, dampak krisis ini bukan lagi sekadar berita mancanegara, melainkan ancaman langsung pada tiga jalur utama yakni beban fiskal APBN, stabilitas rupiah, hingga mobilitas masyarakat yang sangat bergantung pada BBM.
Indonesia yang berstatus sebagai negara pengimpor neto minyak berada dalam posisi yang sangat rapuh. Kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi yang harus ditanggung negara. Risiko stagflasi pascalebaran mulai membayangi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Di tengah situasi terjepit ini, pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Langkah ini dianggap sebagai strategi penghematan BBM secara nasional, meski efektivitasnya memicu perdebatan panas.
Kebijakan penerapan WFH satu hari sepekan ini langsung menuai kritik tajam. Selain dinilai tidak akan efektif menekan konsumsi energi secara signifikan, kebijakan tersebut dianggap berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang tidak merata.
Di tingkat akar rumput, keresahan mulai menjalar seiring dengan bayang-bayang krisis energi yang kian nyata. Eko (48), seorang penjual nasi goreng di kawasan Bekasi, mencoba tetap tenang menghadapi isu kelangkaan energi. Ia optimis bahwa pasokan seperti LPG akan tetap aman sebagaimana pengalaman krisis sebelumnya. “Enggak mungkin (langka) sih. Soalnya dulu kan pernah juga yang LPG, tapi aman-aman saja tuh,” ujarnya kepada Inilah.com.
Namun, kekhawatiran besar Eko justru tertuju pada potensi kenaikan harga BBM. Baginya, kenaikan harga energi adalah momok yang menakutkan karena dipastikan akan memicu lonjakan harga seluruh kebutuhan pokok yang kian mencekik leher. “Saya mah pusingnya kalau BBM naik, jangan deh, jangan naik. Soalnya nanti semua harga bahan pokok naik. Pasti naik semua itu,” keluh Eko menggambarkan tekanan yang akan dihadapi rakyat kecil.
Keresahan ini kian bertambah dengan adanya wacana kebijakan WFH satu hari sepekan. Meski Eko menilai kondisi ini berbeda dengan masa pandemi di mana masyarakat benar-benar terkunci di rumah, tetap saja ada kecemasan bahwa perubahan pola kerja ini akan menggerus pendapatan harian mereka.
Menurutnya, selama tidak ada larangan total seperti masa COVID-19, peluang untuk mendapatkan pelanggan masih ada. “Enggak ngaruh sih, soalnya kan bukan lagi COVID ini yang orang harus pada di rumah semua. Jadi pasti masih ada yang beli,” tambahnya.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan WFH tidak serta-merta memberikan dampak positif secara menyeluruh bagi perekonomian nasional. Menurut Fahmy, meski bertujuan menghemat BBM, kebijakan ini justru bisa memunculkan kerugian besar di sektor lain.
“Jangan sampai penerapan WFH satu hari memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” ujar Fahmy.
Ia menjelaskan, salah satu sektor yang paling berpotensi terdampak adalah transportasi, termasuk para pengemudi ojek online yang selama ini menggantungkan hidup pada mobilitas harian masyarakat. Dengan berkurangnya aktivitas perkantoran secara massal, maka permintaan layanan transportasi otomatis akan ikut menurun drastis.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Surabaya, Firre An Suprapto, juga menegaskan kerentanan serupa. “Sektor yang paling cepat terdampak adalah transportasi berbasis permintaan seperti ojek online dan taksi online, karena mobilitas itu merupakan derived demand yang sangat bergantung pada aktivitas kerja,” ujar Firre saat berbincang dengan Inilah.com.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik tahun 2025, terdapat jutaan pekerja komuter di Indonesia yang melakukan perjalanan rutin setiap hari. Ketika sebagian pekerja beralih ke WFH, otomatis permintaan perjalanan harian ikut menurun. Firre menjelaskan bahwa dalam konteks ekonomi perkotaan, hal ini disebut office consumption economy.
“Ketika WFH meningkat, konsumsi ini tidak hilang sepenuhnya tetapi berpindah lokasi ke kawasan permukiman. Namun UMKM di kawasan perkantoran tetap mengalami penurunan permintaan karena pelanggan utamanya tidak hadir secara fisik,” jelasnya.
Nasib 7 Juta Pengemudi Ojol
Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) memperkirakan rencana kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN dan pegawai swasta setelah Lebaran akan berdampak buruk terhadap pendapatan ojek online. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menyatakan keberatannya secara terbuka. “Ini sudah pasti akan menurunkan pendapatan harian dari pengemudi ojol,” kata Lily.
Selain berdampak terhadap ojek online, Lily mengatakan imbauan WFH berpotensi mengurangi pendapatan taksi online dan kurir. Penurunan pendapatan itu disebabkan karena skema kerja tersebut akan menyusutkan permintaan pengantaran penumpang, barang, serta makanan dan minuman.
Lily mengungkapkan data Kementerian Perhubungan pada 2025 yang mencatat ada sekitar 7 juta pengemudi ojek online. Sementara itu, ia memperkirakan rata-rata pendapatan kotor pengemudi ojol sekitar Rp100.000 per hari. Banyak pengemudi yang akan merasakan pengurangan pendapatan secara nyata di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Dampak bagi UMKM dan Ekonomi Rakyat
Tak hanya itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berisiko kehilangan pendapatan harian mereka. Banyak pelaku usaha yang mengandalkan aktivitas pekerja kantoran seperti penyedia makan siang, minuman, hingga jasa pendukung lainnya. “WFH bisa menurunkan aktivitas ekonomi harian. UMKM yang biasa melayani pekerja kantor tentu akan terdampak,” jelas Fahmy Radhi mengenai perubahan perilaku masyarakat.
Firre An Suprapto menambahkan, kelompok lain yang paling terdampak adalah pedagang informal. Berdasarkan data BPS 2025, sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, yang umumnya tidak memiliki kontrak kerja maupun jaminan pendapatan tetap. “Pedagang informal adalah kelompok paling rentan karena sangat bergantung pada pendapatan harian. Ketika aktivitas perkantoran turun, mereka yang pertama merasakan dampaknya,” tegas Firre.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, juga menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan angka konsumsi rumah tangga secara luas. “Sektor transportasi akan tertekan karena penumpang yang menurun,” kata Sarman.
Selain transportasi, Sarman mengatakan kebijakan WFH bakal mengurangi omzet UMKM sektor makanan atau minuman yang biasa menjual kudapan di kantin perkantoran. Tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga ini dikhawatirkan Sarman dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2026, mengingat tidak ada momentum seperti Imlek atau Lebaran yang mampu memacu daya beli sebagaimana pada kuartal pertama.
Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mengingatkan adanya dampak domino yang sangat luas dari pengurangan mobilitas masyarakat ini. Menurutnya, kebijakan WFH akan berdampak langsung pada ekosistem ekonomi kelas menengah ke bawah yang selama ini bergantung pada pergerakan pekerja. Ia menyoroti nasib pelaku UMKM, jasa transportasi seperti ojek online (ojol), hingga pedagang kecil di sekitar area perkantoran.
“Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek mengurangi mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan bagaimana usaha UMKM, masyarakat jasa transportasi, bahkan pedagang-pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada pekerja swasta, ASN, dan jasa transportasi lainnya,” jelas Edi.
Wacana penerapan WFH satu hari dalam sepekan memang tampak menjanjikan secara makro, karena mobilitas berkurang dan efisiensi energi meningkat. Namun di balik narasi efisiensi tersebut, terdapat realitas ekonomi yang sunyi bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Di kawasan pusat bisnis, aktivitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh gedung besar, tetapi juga oleh ribuan pelaku usaha kecil seperti warung makan, pedagang kaki lima, kedai kopi sederhana, hingga jasa parkir. Mereka membentuk apa yang dapat disebut sebagai ekonomi radius kantor.
Ketika WFH diberlakukan satu hari dalam seminggu, bagi perusahaan hal ini berarti pengurangan aktivitas sebesar 20 persen. Namun bagi pelaku usaha mikro, mereka tidak mengalami penurunan bertahap, melainkan kehilangan permintaan secara total pada hari tersebut. Warung makan yang biasanya melayani puluhan hingga ratusan pelanggan dapat kehilangan sebagian besar pembelinya dalam satu hari. Dalam skala bulanan, kondisi ini berpotensi menurunkan omzet hingga seperlima.
Tekanan Inflasi
Ekonom dari Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM akan merambat cepat ke seluruh lini ekonomi. Salah satu yang paling terasa adalah lonjakan biaya transportasi dan logistik. “Ongkos transportasi akan naik, biaya logistik akan membesar, harga pangan terdorong, dan tekanan inflasi melebar dari sektor energi ke kebutuhan sehari-hari,” ujar Syafruddin kepada Inilah.com
Menurut Syafruddin, kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak. “Dunia usaha juga akan menghadapi lonjakan biaya produksi, terutama pelaku UMKM, sektor angkutan, pertanian, perikanan, hingga manufaktur,” tambahnya.
Jika kebijakan ini diambil, pemerintah wajib menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran serta mengendalikan ekspektasi publik.
Fenomena ini sejalan dengan perubahan struktur kerja global. Tsedal Neeley (2021) dalam Remote Work Revolution: Succeeding from Anywhere menjelaskan bahwa kerja jarak jauh mengubah secara fundamental pola interaksi, koordinasi, dan konsumsi. Perpindahan lokasi kerja dari kantor ke rumah memindahkan titik konsumsi ke kawasan residensial. Namun, bagi usaha mikro yang bergantung pada keramaian fisik, perubahan ini justru menghilangkan basis pasar utama mereka.
Persoalan tidak berhenti pada penurunan omzet, tetapi juga pada terganggunya arus kas usaha kecil yang umumnya hidup dari perputaran uang harian. Ketika satu hari dalam sepekan menjadi hari tanpa transaksi, maka siklus keuangan mereka ikut terganggu. Dampak ini bersifat berantai, ketika warung makan sepi, serapan bahan baku dari pedagang pasar tradisional, petani, hingga pelaku logistik skala mikro ikut berkurang.
Kebijakan WFH tidak hanya memengaruhi pelaku usaha di hilir, tetapi juga seluruh rantai pasok ekonomi rakyat. Tanpa faktor paksaan seperti pandemi, kebijakan WFH saat ini sulit diterapkan secara konsisten karena adanya potensi pekerja memanfaatkan waktu untuk berlibur.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar manfaat dari penghematan BBM tidak harus dibayar mahal oleh kelompok ekonomi paling rentan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah merancang implementasi WFH melalui sistem rotasi hari antar instansi sehingga aktivitas ekonomi di perkantoran tidak berhenti total pada satu hari tertentu. Pemerintah juga perlu mempercepat digitalisasi UMKM agar mereka mampu menjangkau pasar baru di tengah badai krisis energi global. [Rez/Clara/Diana]