Menyangkut 39 pejabat kementerian keuangan (Kemenkeu) yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, Menkeu Sri Mulyani seharusnya bisa tegas. Beraninya jangan hanya kepada Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto.
Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan, rangkap jabatan di kemenkeu dan insitusi lainnya, harus diberantas. “Karena tiga alasan. Pertama, rangkap jabatan hanya memunculkan kesenjangan pendapatan antar pegawai,” paparnya kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (4/3/2023).
Apalagi, kata dia, nilai tantiem BUMN cukup besar, sehingga peluang tambahan pendapatan dalam jumlah signifikan. Alasan kedua, menjadikan pejabat tidak fokus pada kinerja pokok sebagai penyelenggara urusan negara atau sebaliknya fokus pengawasan komisaris bumn jadi terbagi dan tidak optimal. “Ketiga, rangkap jabatan hanya memunculkan konflik kepentingan apalagi bagi pejabat kementerian keuangan,” ungkapnya.
“Kan lucu kalau ada pemungut pajak dengan yang dipungut pajak berada di posisi yang sama, itu tata kelola jadi buruk sekali. Ini memberi teladan yang buruk ke pegawai lain bahwa is ok bisa rangkap jabatan, dan akhirnya jadi pembenaran,” tuturnya.
Tim Data dan Riset Seknas FITRA, Gunardi Ridwan menyampaikan setidaknya ada 39 pejabat teras Kemenkeu yang kini merangkap jabatan disejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Namun, dari pantauan Seknas Fitra, setidaknya 39 pegawai Kementerian Keuangan dari eselon I dan II yang merangkap jabatan, mayoritas menjadi Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN,” kata Gunardi, Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Dia menjelaskan jika ditelaah secara lebih luas, rangkap jabatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di BUMN tersebar hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga. Pada tahun 2023, Seknas Fitra melalukan uji petik pada 243 komisaris BUMN di seluruh BUMN, ditemukan fakta minimalnya terdapat 95 aparatur negara atau 45% yang rangkap jabatan menjadi Komisaris BUMN.
Lalu siapa saja anak buah Sri Mulyani yang ketiban rejeki nompolok karena bisa nyambi kerja di BUMN? Berikut daftarnya.
1. Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan sebagai Komisari PLN
2. Heru Pambudi Sekretaris Jenderal sebagaia Komisari Pertamina
3. Isa rachmatarwata Direktur Jenderal Anggaran sebagai Komisari PT Telkom
4. Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak sebagai Komisari PT SMI
5. Askolani Direktur Bea dan Cukai sebagai Komisaris BNI
6. Rionald Silaban direktur Kekayaan Negara sebagai Komisaris Bank Mandiri
7. Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Komisaris PT Semen Indonesia Grup
8. Luky Alfirman Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (bukan BUMN)
9. Awan Nurmawan Nuh Inspektur Jenderal Kemenkeu sebagai Komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur
10. Febrio Nathan Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia
11. Andin Hadiyanto Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara
12. Sudarto Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi sebagai Komisaris Pegadaian
13. Suminto Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank
14. Nufransa Wira Sakti Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial
15. Yon Arsal Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
16. Made Arya Wijaya Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai komisaris PT Biofarma
17. Rina Widiyani Wahyuningdyah Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan menjabat sebagai komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF
18. R. Wiwin IstantiKepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Komisaris PTPN 7
19. Ari Wahyuni Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai Komisaris Jamkrindo
20. Arief Wibisono Kepala Biro Hukum wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara)
21. Tio Serepina Siahaan Kepala Biro Advokasi sebagai Komisaris Utama PT Geodipa energi
22. Rukijo Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)
23. Sugeng Wardoyo Kepala Biro Umum sebagai Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
24. Hidayat Amir Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I
25. Agung Kuswandono Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
26. Rofyanto Kurniawan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Komisaris PT ASABRI
27. Chalimah Pujihastuti Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebagai Komisaris PT POS
28. Dedy Syarif Usman Sekretaris DJKN sebagai Komisaris PT Waskita Karya TBK
29. Encep Sudarwan Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagai Komisaris Askrindo
30. Dwi Pudjiastuti Handayani Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai Komisaris Indonesia Re
31. Wawan Sunarjo Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga sebagai Komisaris PT Surveyor Indonesia
32. Lisbon Sirait Direktur Sistem Penganggaran sebagai Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM
33. Sudarso Inspektur V sebagai Komisaris PT Barata Indonesia
34. Meirijal Nur Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai Komisaris Indosat
35. Joko Prihanto Direktur Lelang sebagai Komisaris PT Karaba Digdaya (bukan BUMN)
36. Mariatul Aini Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
37. Bhimantara Widyajala Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
38. Heri Setiawan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebagai Komisaris PT Geodipa energi
39. Adi Budiarso Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) sebagai Komisaris PT SUCOFINDO
Beri Komentar (menggunakan Facebook)