Bansos Beras hingga Juni 2024, Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Naik 8 Persen Jadi 22 Juta KK

Perum Bulog mulai merealisasikan perpanjangan pemberian bantuan beras hingga Juni 2024 seperti keputusan Presiden Jokowi pada November 2023 lalu. Bahkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun naik 8 persen menjadi 22 juta dari 21,4 juga KPM.

“Keluarga penerima manfaat dari Menko PMK sebesar 21,4 juta KPM. Ini terus dilakukan update Menko PMK, akan bertambah 8% jadi totalnya menjadi 22 juta KPM,” kata Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya dalam diskusi di Kantor Perum Bulog, Jumat (15/12/2023).

Tomi menyampaikan rencananya perpanjangan bantuan pangan beras untuk tahap awal sampai Maret 2024. Sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata masih akan mempertimbangkan agar bantuan beras ini akan dilanjutkan sampai Juni 2024.

“Berita terbaru penyaluran bantuan pangan di Malang, bapak presiden menyampaikan akan mengecek lagi APBN yang ada untuk menambah program ini sampai Juni 2024,” terang dia.

“Insyaallah kalau APBN cukup terus akan terealisasi sampai enam bulan ke depan,” lanjutnya.

Saat ini, Bulog memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai jumlahnya sangat aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Dalam catatan gudang Bulog, saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, jumlah total per kemarin (14/12) sebanyak 1,1 juta ton dan kegiatan ini juga terus berlanjut digelontorkan sampai harga stabil,” kata Tomi.

Dalam program penyaluran bantuan dari pemerintah melalui cadangan beras pemerintah (CBP), setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima beras sebanyak 10 kilogram (kg) setiap bulannya.

Saat memutuskan untuk memperpanjang bansos beras hingga Juni 2024, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun. Tujuannya untuk mendukung pengadaan beras dengan kebijakan tersebut.

Sebab, Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.