Pengamat politik Ray Rangkuti menyesalkan kiprah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang seolah tak bernyali mengatasi kampanye dini yang melibatkan partai politik (parpol) tertentu. Menurut dia, banyak kasus yang dibiarkan saja yang membuat kualitas lembaga pengawas pemilu itu merosot.
“Tak hanya video Gibran (Wali Kota Solo Gibran Rajabuming) atau Bobby (Wali Kota Medan Bobby Nasution), di Tangerang Selatan ada tempat baliho besar yang memuat kata pilih, terpampang persis di samping jalan pintu tol. Tak ada sikap,” kata Ray saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Dia menjelaskan, apabila kualitas Bawaslu mengalami kemerosotan, maka perlu juga memikirkan untuk mendesain ulang lembaga itu ke depannya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) ini kemudian memberi saran agar beban kewajiban Bawaslu dikurangi. Termasuk, memangkas strukturnya hingga permanen ke kabupaten/kota. Ray berpendapat, Bawaslu yang kehadirannya permanen hanya untuk tingkat nasional.
Lebih jauh, Ray memandang bawaslu hanya mengawasi dengan bibir. Lantaran, setiap ada laporan atau temuan Bawaslu seakan hanya merespons dengan normatif.
“Prestasi pengawasan Bawaslu kita ini adalah menjadikan lembaga ini jadi pengawasan bibir alias mengawasi dengan bibir. Di mana semua hal mereka komentari dan ucapkan, tapi ya selesai sampai di situ,” ucap Ray.
Bawaslu, kata Ray menekankan, hanya berwacana akan menangani perkara. Tidak ada yang benar-benar diatasi secara tuntas.
“Mereka sibuknya hanya berwacana. Mau ini, mau itu, tanggapi ini, tanggapi itu, teori ini teori itu. Mulai dari verifikasi parpol, DPT, kini DCS. Luput begitu saja. Sekarang bertambah dengan urusan kampanye dini,” katanya.
Diketahui, Bawaslu tengah mengusut aksi PDIP yang mengampanyekan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo melalui unggahan video di media sosial (medsos) Twitter (X). Kampanye berisi ajakan memilih Ganjar ini dilakukan oleh sejumlah kepada daerah asal PDIP, di antaranya Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution.
.
“Sudah masuk (laporan) di kami, sudah diproses di Surakarta. Sedangkan yang video, bukan hanya Mas Gibran, bukan hanya Pak Bobby, Ada beberapa kepala daerah dan kemudian dalam video itu mengungkapkan ajakan,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).
Sayangnya, Bawaslu belum bisa mengungkapkan apakah tindakan PDIP tersebut termasuk pelanggaran. Hal itu masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu.
“Jadi kita lagi mengkaji apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi dalam pasal 283 (Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017),” ujar Rahmat.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)