Analis Politik sekaligus CEO dan Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai wacana gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), dipilih langsung oleh presiden, menunjukkan mundurnya demokrasi.
“Itu menurut saya adalah kebuntuan demokrasi atau kemunduran demokrasi atau kita kembali pada negara yang feodal. Kan pemimpin itu lahir dari rakyat, dipilih oleh rakyat,” tegas Pangi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Hal ini, sambung dia, juga akan berdampak pada kerusakan indeks demokrasi, perangkat demokrasi hingga sistem politik di Indonesia. Padahal, lanjut Pangi, dua kali pemilu lagi, Indonesia akan mencapai demokrasi yang paling solid, kuat, dan terkonsolidasi dengan baik.
“Jadi oleh karena itu, kalau ada cita-cita, pikiran, narasi-narasi mundur seperti ini, menurut saya harus dikubur saja, karena kita inginkan bahwa presiden, bupati, wali kota itu harus dipilih oleh rakyat. Saya lihat ini orde baru ada partai-partai yang mulai rindu-rindu gaya-gaya ditunjuk, ini berbahaya sebetulnya,” kata Pangi.
Pangi juga menyinggung keberadaan para Penjabat (Pj) kepala daerah, yang disebutnya sudah mencerminkan kemunduran demokrasi. Ia meminta jangan ada lagi kemunduran yang lebih parah dengan adanya penunjukkan kepala daerah definitif oleh presiden.
Ia menekankan agar kepala daerah DKJ nantinya tetap harus dipilih oleh rakyat, dan masyarakat harus memantau dan mengontrol RUU ini. “Bayangkan ada Plt (Pj) yang sampai satu tahun, dua tahun itu ditunjuk oleh Presiden, ditunjuk oleh menteri sumber kekuasaannya, bukan dari rakyat,” ucap dia.
Diketahui, pada Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)