Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan bertemu dengan ulama se-Jambi, dalam agenda kampanyenya yang ke-17, Kamis (14/12/2023). Pertemuan ini untuk menyerap aspirasi dan memberi dukungan kepada para pendidik.
Anies mengatakan bahwa salah satu gagasannya memberi dukungan kepada semua jenjang sekolah. Termasuk membantu keluhan dari guru-guru khususnya yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dan itu salah satu rencana yg kita miliki, kita banyak dapat keluhan dari swasta, tentang guru-guru yang sudah dikembangkan oleh perguruan swasta yang ketika mereka diangkat melalui program PPPK, kemudian mereka harus meninggalkan perguruan swasta dan pindah ke perguruan negeri,” ujar Anies.
Menurut dia, sistem seperti itu harus dihilangkan karena para guru mendidik orang yang sama, yaitu anak-anak Indonesia. Terlebih, dari orang tua pembayar pajak yang sama.
“Justru negara pemerintah harus membantu swasta lebih banyak lagi agar bisa mendidik, sistem pegawaian tidak harus mengubah status mereka mengabdi. Ini salah satu perubahan yang akan kita kerjakan nanti,” kata Anies.
Terkait dengan opsi pembentukan direktorat jenderal (dirjen) pondok pesantren, Anies mengaku hal itu masih perlu dikaji. “Semuanya dalam kajian, karena ketika bicara tentang struktur yang penting adalah target kegiatan tercapai,” tuturnya.
Capres dari Koalisi Perubahan itu juga berkeinginan untuk memperbaiki fasilitas pondok pesantren. “Iya itu salah satu untuk fasilitasnya ditingkatkan, sehingga infrastrukturnya itu setara dan meningkat standarnya,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)