Komisi V DPR mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengoptimalkan anggaran yang sudah ada. Kontrol terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, perlu lebih fokus. Hal itu menjadi catatan dalam rapat dengan Kementerian PUPR, Kamis (8/6/2023).
“Beberapa upaya untuk mempercepat realisasi anggaran 2023. Termasuk penajaman jadwal pelaksanaan kegiatan dan percepatan pelaksanaan perubahan. Melihat potensi anggaran yang tidak dapat diserap, segera dialihkan ke kegiatan lain yang lebih produktif, dan lain sebagainya,” kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Yudha Mediawan, Kamis (8/6/2023).
Evaluasi kebermanfaatan infrastuktur PUPR, kata dia, bertujuan untuk memastikan, setiap program atau kegiatan pemerintah, terlaksana dengan baik, serta bermanfaat untuk rakyat.
“Evaluasi kebermanfaatan menghasilkan rekomendasi rencana dan program tindak lanjut yang diperlukan untuk selanjutnya dapat digunakan dalam optimalisasi program OPOR TA2024 dan rencana program TA 2025. Dan juga dari total 38 provinsi dengan 179 infrastruktur yang perlu disurvei. Saat ini, telah dilakukan sebanyak 106 infrastruktur,” tambah Yudha.
Para anggota Komisi V DPR membahas mengenai bagaimana pembangunan insfrastruktur di daerah-daerah, terutama di daerah yang tertinggal. “DPR meminta agar pemerintah bisa lebih memperhatikan mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat berjalan secara merata,” pungkasnya.
Iwan Purwantono
Beri Komentar (menggunakan Facebook)