Upaya Merongrong Prabowo Cuma Manuver Klasik, bakal Berakhir Jadi Angin Lalu

Presiden RI Prabowo Subianto saat berdialog bersama jurnalis di kediamannya, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3/2026). (Foto: tangkapan layar)

Dinamika politik nasional memanas di tengah gejolak geopolitik Iran-Amerika Serikat. Muncul narasi yang mencoba merongrong kursi Presiden Prabowo Subianto.

Dosen Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Mirza Shahreza, menilai publik tak perlu panik berlebihan. Baginya, manuver elite adalah bumbu lama dalam demokrasi, asalkan tidak asal tuduh tanpa fakta.

“Narasi ‘menjatuhkan’ Prabowo Subianto perlu dibaca sebagai bagian dari kontestasi politik, bukan otomatis ancaman serius. Dalam demokrasi, tekanan, kritik, bahkan manuver elite itu normal yang jadi masalah jika berubah menjadi delegitimasi tanpa basis fakta. Kuncinya bukan pada isu, tapi pada kinerja,” ujar Mirza saat dihubungi Inilah.com, Minggu (29/3/2026).

Mirza menekankan bahwa penilaian masyarakat terhadap duet Prabowo-Gibran akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi harian, seperti harga pangan dan kemampuan belanja warga.

“Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dinilai dari hal konkret: stabilitas harga, daya beli, dan arah ekonomi di tengah gejolak global. Jika ini terjaga, maka narasi politik seperti itu tidak akan punya daya rusak besar,” katanya menjelaskan.

Sejauh ini, tingkat kepercayaan publik memang masih berada di level positif. Namun, Mirza mengingatkan bahwa sentimen masyarakat sangat dinamis dan bisa cepat berbalik jika beban ekonomi mulai terasa berat.

“Terkait kepercayaan publik, pola umumnya masih dalam fase awal yang cenderung positif, dan biasanya dikonfirmasi oleh survei lembaga seperti Indikator Politik Indonesia atau Lembaga Survei Indonesia. Namun, sentimen bisa cepat berubah jika tekanan ekonomi langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Bagi Mirza, stabilitas nasional tidak ditentukan oleh lobi antar-elit, melainkan oleh kepuasan rakyat atas kinerja pemerintah. 

“Intinya stabilitas politik di Indonesia lebih ditentukan oleh persepsi publik atas kinerja pemerintah, bukan oleh manuver elite semata. Selama kinerja kuat, isu ‘penjatuhan’ akan sulit mendapat legitimasi luas,” tuturnya.

Waspada Intevensi Dana Asing

Belakangan ini, narasi yang berkembang di media sosial memang mengkritik tajam pemerintahan Prabowo. Bahkan beredar narasi mengenai dugaan operasi pergantian rezim melalui jaringan opini global dan pendanaan lembaga tertentu untuk membangun persepsi negatif terhadap pemerintahan baru Indonesia.

Operasi semacam itu kerap menggunakan instrumen seperti jaringan aktivis, opini akademik, lembaga swadaya masyarakat, hingga propaganda digital untuk membentuk persepsi bahwa pemerintahan yang sah tidak memiliki legitimasi moral di mata publik.

Publik sebelumnya sempat digemparkan kabar bocornya dokumen internal Open Society Foundations (OSF), jaringan filantropi global milik miliarder Amerika Serikat, George Soros. Dokumen tersebut mengungkap alokasi dana fantastis senilai US$1,8 juta atau sekitar Rp28 triliun untuk periode 2026-2028 yang menyasar gerakan masyarakat sipil di Indonesia melalui Yayasan Kurawal di Jakarta.

Melansir laporan Sunday Guardian Live pada 8 Maret 2026, OSF menyokong 80 persen dari total dana tersebut. Sementara itu, 20 persen sisanya berasal dari Taiwan Foundation for Democracy, sebuah lembaga berbasis di Taipei yang mendapatkan pendanaan langsung dari pemerintah Taiwan.

Dokumen strategi Kurawal periode 2024-2029 yang bertajuk Building Bridges, Filling Gaps secara terang-terangan melontarkan kritik pedas terhadap arah politik Indonesia. Laporan tersebut menggambarkan era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai dekade pembongkaran demokrasi.

Lebih provokatif lagi, dokumen itu menyematkan julukan King of Ashes atau Raja Abu untuk menggambarkan masa pemerintahan Presiden Prabowo. Istilah ini mengarahkan narasi pada upaya memicu perlawanan sipil serta memperluas keterlibatan LSM dalam ruang politik lokal.

OSF dan Kurawal dilaporkan telah memetakan empat jalur utama untuk mengonsolidasi kekuatan sipil dengan alokasi dana strategis:

• US$500 ribu untuk mobilisasi akar rumput.
• US$500 ribu untuk kepemimpinan pemuda.
• US$500 ribu untuk memantau proses pengambilan keputusan pemerintah.
• US$300 ribu untuk membangun jaringan dengan akademisi dan tokoh agama.

Bocornya dokumen ini memicu spekulasi kuat di publik mengenai adanya upaya intervensi asing yang sengaja dibungkus dengan narasi penguatan demokrasi.