7 Jurus Sudah Dikeluarkan, Rupiah Tetap Loyo: Pertanda Bos BI Menyerah?

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo. (Foto: Antara).

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (US$) pada penutupan perdagangan Kamis (7/5) berada di level Rp17.333/US$. Kondisi ini belum bisa disebut membaik.

Padahal, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter telah mengerahkan berbagai langkah untuk menopang rupiah. Tujuh jurus disiapkan, namun belum juga membuahkan hasil signifikan. Bahkan, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen belum mampu mendorong penguatan rupiah secara berarti.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyatakan kebijakan moneter pada triwulan I-2026 difokuskan pada stabilisasi suku bunga BI-Rate, penguatan nilai tukar rupiah, serta pengendalian inflasi.

Selain itu, BI juga mempercepat pendalaman pasar uang dan valuta asing (valas) guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“BI akan terus mempererat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program prioritas pemerintah,” ujar Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Terkait masih lemahnya rupiah, Perry menegaskan BI telah bekerja maksimal melalui tujuh langkah strategis.

Pertama, intervensi di pasar valuta asing, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun offshore Non-Deliverable Forward (NDF). “Semuanya untuk menjaga stabilitas rupiah,” tegasnya.

Kedua, BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjaga arus modal asing tetap masuk melalui optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Ketiga, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mendukung penguatan rupiah.

Keempat, menjaga likuiditas perbankan dan pasar uang tetap longgar agar stabilitas sistem keuangan terjaga.

Kelima, memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying dengan menurunkan batas pembelian serta mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal seperti yuan–rupiah.

Keenam, memperkuat intervensi di pasar offshore NDF dan mengizinkan bank domestik ikut bertransaksi guna meningkatkan pasokan valuta asing.

Ketujuh, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan kebutuhan dolar AS tinggi.

“Intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tidak hanya tunai tapi Domestic Non-Deliverable, tetapi around the world dan around the clock. Kami intervensi di pasar luar negeri, seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Itu namanya bukan business as usual, tetapi all out,” kata Perry.